Krisis Budaya dalam Militer Indonesia
by Ir. Ade Muhammad, M.Han
Krisis HAM
Hak Asasi Manusia di Indonesia sebenarnya telah dikodifikasi dalam Undang Undang Dasar 1950 secara jelas. Bahkan disebut sebut yang paling maju pada masanya karena merupakan konstitusi pertama didunia, yang mencantumkan Declaration of Human Rights didalamnya.
Semenjak militer terutama Angkatan Darat beserta partai politik yang kalah pada pemilu 1957[1] pada akhirnya dapat berhasil menekan Soekarno untuk kembali ke UUD 1945. Sehingga secara otomatis juga tidak terdapat jaminan eksplisit hukum tertinggi dalam perlindungan hak asasi manusia pada bangsa Indonesia.
Dibawah UUD 1945 seringkali dalam sejarah lalu dan kontemporer, militer merupakan sebuah faktor dominan dalam pelaku kejahatan kemanusiaan.
Tak kurang dari buku kompilasi tulisan para Professor Indonesianis dunia, “Roots of violence in Indonesia, Contemporary violence in historical perspective”, mengungkapkan sifat kekerasan dan kebrutalan masyarakat di Indonesia mendapatkan faktor tauladan yang dominan dari kelakuan militer TNI AD. Dalam buku ini juga disebutkan bahwa kekerasan di Indonesia, sampai sampai tidak dapat disandingkan dengan contoh kekerasan dimanapun didunia. Sampai sampai dalam sub judulnya Profesor Lim Siu Liong (bukan Lim Soei Liong) dari Singapura, memberi judul tulisannya dengan judul “Its Military Stupid!”. Selanjutnya Tuan dan Puan dapat membaca berbagai hasil penelitian para Indonesianis dunia ini, pada buku tersebut.
Di wilayah domestik, kelakuan dan tindak kekerasan TNI terhadap masyarakat, seperti sudah tidak mempunyai batas. Seperti represi pada kaum buruh yang memperjuangkan nasib mereka melalui kegiatan serikat buruh yang independen. TNI menjadi faktor pengganjal yang utama[2], sehingga timbullah martir kaum buruh seperti Marsinah.
Kemudian seringkali juga anak anak dan wanita ditembak oleh prajurit TNI karena berada diwilayah ‘pemberontak’ atau protes mengenai pendudukan tidak sah atas tanah mereka.[3]
Kemudian tindak kejahatan kemanusiaan TNI / ABRI berlanjut dengan kampanye “Anti Kriminal” yang target didalamnya termasuk akademisi, jurnalis, orgasnisasi buruh dan aktifis HAM.[4] Ini masih ditambah lagi dengan sederetan laporan lain dari berbagai lembaga international seperti laporan TNI dalam melakukan kegiatan “Ekstrajudicial Execution”[5] pada tersangka kriminal yang dilaporkan menghasilkan korban dari regu pembunuh pemerintah sekitar 5,000 orang[6].
Dengan demikian dalam dunia Internasional, membuat kegiatan diplomasi RI menjadi rikuh serta terkucil didalam pergaulan dan common sense International. Dimana martabat kelakuan bangsa kita sama levelnya sudah teratas dibandingkan misalnya dengan rezim militer di Myanmar atau rezim otoriter di Chile dimata warga dunia.
Diwilayah koloni Indonesia (dulu disebut wilayah integrasi) seperti Timor Timur contohnya, sehabis aneksasi telah jatuh korban sipil sebanyak 250,000 orang[7].
Kemudian mungkin adalah penerapan doktrin Hankamrata, dimana TNI dan Polri pada tahun 1999 membentuk milisi milisi disetiap kecamatan. Mulai tanggal 6 September 1999 ekskalasi teror tertinggi dilancarkan oleh milisi bentukan TNI-Polri ini. Terutama karena NKRI kalah dalam jajak pendapat atau referendum.
Target dari teror ini adalah para penduduk atau tokoh yang mendukung pro kemerdekaan, pekerja PBB dan wartawan asing. Di kalangan TNI, ini dikenal dengan taktik bumi hangus.
Tidak kurang dari Sekjen PBB Kofi Annan memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Indonesia, bahwa RI akan bertanggung jawab dibawah hukum International kalau ini terus terjadi. Sampai sampai utusan dari Dewan Keamanan mengajak Jenderal Wiranto membuktikan keamanan di Dili, pada tanggal 11 September 1999. Disitu Jenderal Wiranto dipermalukan dihadapan International, bahwa kondisi keamanan lapangan memang telah parah.
Dari situ Pada tanggal 12 Septembernya Presiden Habibie baru menyetujui masuknya pasukan International dibawah PBB, meski masih juga menginginkan pasukan PBB non Australia, tapi dari Asean, dimana ternyata banyak negara Asean tidak bersedia ikut campur dalam urusan itu. Sampai akhirnya disetujui pengiriman dari Australia karena tidak ada pilihan lain.
Pasukan PBB INTERFET asal Australia masuk ke Dili tanggal 20 September, dengan kekuatan 3,500 personel dari Darwins Brigade, Royal Australian Army. Dipimpin oleh Mayor Jenderal Peter Cosgrove.
Pada tanggal 21 September, seorang jurnalis Financial Times, Sander Thoenes tiba di Dili dan dibunuh dua jam kemudian oleh seorang anggota Polri ditrotoar jalan. Kemudian hari yang sama Jon Swan seorang jurnalis Sunday Times juga nyaris tewas, karena dikeroyok pejuang pro integrasi, satu mata supirnya sampai dicungkil keluar. Kemudian dua orang naas tersebut keburu ditolong oleh rekan Jurnalis barat lainnya.
Tak lama kemudian pasukan PBB INTERFET asal Australia dapat menguasai keadaan. Sejak saat itu kondisi ketertiban dan keamanan berangsur menjadi terkendali.
Pelanggaran HAM kali ini adalah terhadap warga dunia (karena Timor Timur telah menentukan sikapnya keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia , sudah menjadi negara tersendiri dibawah transisi PBB, dan para warga asing lainnya), sehingga PBB kali ini bukan hanya saja mencatat pelanggaran HAM, namun juga mengadakan aksi nyata untuk menyeret pelaku militer yang bertanggung jawab pada pengadilan Mahkamah International di Den Haag, dengan tuduhan Crimes Againts Humanity.
Ini semua menjadi sebuah puncak Krisis Hak Asasi Manusia pada bangsa ini. Karena bangsa yang tidak menghormati HAM dalam budayanya, maka kita masuk dalam sebuah krisis peradaban kemanusiaan.
Krisis Globalisasi
Globalisasi adalah sebuah bentuk dunia baru yang tidak mempunyai batas.
Negara negara yang sepakat dengan mode ini akan menghilangkan sejumlah besar rintangan negaranya untuk membiarkan bangsa lain dapat masuk bekerja serta memasukkan komoditinya, begitu juga sebaliknya pada negara negara yang menyepakatinya. Fenomena pasar bebas.
Intinya adalah sebuah pertarungan bebas yang keras dan tajam. Siapa dengan kualitas bagus dan berharga murah pasti menang.
Kita tidak mempunyai kualitas komoditi atau manusia yang seperti itu. Bahkan dengan beras Vietnam sampai masuk ke Indonesia, sudah cukup membuat petani padi Indonesia panik karena kalah secara harga. Ini juga berlangsung pada komoditi lain, seperti gula atau produk manufaktur dari RRC.
Harga mahal yang terjadi karena ada biaya korupsi pada komponen harga. Bangsa lain seperti RRC dan Vietnam telah menghilangkan jenis biaya tersebut dengan kemauan politik sehingga dapat menerapkan hukum yang tegas dan sekeras kerasnya pada koruptor. Hasilnya luar biasa, harga mereka menjadi sangat murah, karena biaya korupsinya dapat dihilangkan.
Pada tahun 1975, Indonesia bangga dengan ekspor 22 milyar dollar sementara RRC baru 15 milyar dollar. Kemudian pada penghujung 1997, Indonesia makin berbangga dengan ekspor yang melesat sampai 60 milyar dollar, sementara RRC sudah berada pada 300 milyar dollar.
Kualitas SDM kita juga sangat buruk, rata rata sarjana yang diproduksi tidaklah siap pakai dan tidak dapat berbahasa asing dengan baik. Sistem pendidikan yang berdana APBN rendah serta tidak adanya arahan kurikulum yang baik, menjadikan bangsa kita akan tertinggal jauh dengan bangsa lain.
Ini semua akan menimbulkan krisis yang sangat tajam dan mengiris kompetensi pada pasar tenaga kerja Indonesia. Pada sektor pendidikan tinggi, tentunya perusahaan akan lebih cenderung merekrut tenaga profesional dari Filipina atau India, karena berkualifikasi dan produktifitas tinggi.
Pada sektor non berpendidikan pasar kerja akan dipenuhi serbuan oleh buruh dari Srilangka atau RRC, yang lebih murah dan lebih rajin bekerja.
Sementara kita hanya bisa mengekspor tenaga kerja non skilled labour seperti PRT atau supir atau perawat. Itupun kalau lolos dari persaingan global dengan bangsa bangsa lainnya.
Selamat datang pada krisis Globalisasi.
Filsafat Yin – Yang
Mengambil istilah dari mentor saya, Ir. Hendarmin Ranadireksa, bahwa domain sipil dan domain militer adalah bagaikan energi Yin dan energi Yang dalam sebuah tubuh. Saling bertolak belakang dan saling berlawanan. Namun dapat membuat eksistensi sebagai sebuah tubuh seutuhnya dalam harmony yang seimbang. Keunggulan dari salah satu energi akan mempengaruhi (positif) dari keunggulan energi yang lainnya. Begitu juga salah satu energi berkurang /sakit, akan mempengaruhi (negatif) energi yang satunya.
Kemudian ketika salah satu dari belahan energi mengambil porsi energi yang lain, maka akan terjadi sebuah distorsi atau gangguan. Apalagi ketika energi yang saling berlawanan itu saling bercampur aduk tanpa batas, maka tidak terjadi sebuah tubuh yang lengkap lagi. Hukum alam kesetimbangan terganggu. Dalam skala sudah bercampur aduk menjadi abu abu maka kondisi akan menjadi sebuah chaos. Karena menjadi bukan sebuah Yin-Yang lagi namanya.
Jika ‘Yin’ adalah sebuah energi yang bersifat lembut dan halus, dapat diperlambangkan menjadi sebuah kekuatan dari masyarakat sipil. Maka ‘Yang’ adalah sebuah energi dengan bersifat yang berkebalikan keras dan kasar, sehingga dapat diperlambangkan menjadi sebuah simbol dari kekuatan militer.
Dengan demikian maka jelas apa yang terjadi selama orde baru dan sekarang adalah sebuah penetrasi dari salah satu domain. Sehingga terjadi kondisi yang imbroglio[8]. Dengan kasat mata terjadi fenomena sipil yang ke-Abri-Abri-an sementara militer yang lebih jago bisnis dan berpolitik. Atau fenomena sipil yang berseragam mirip militer, sementara satuan satuan militer tidak selalu berseragam (Kopassus–Marinir-infanteri-dan satuan lainnya mengenakan seragam loreng dengan motif yang berbeda beda). Atau tuan pembaca mungkin dapat mengambil contoh sendiri dari fenomena yang terjadi sekarang.
Jadi ketidakmengertian akan pentingnya terpisahnya antara Yin dan Yang nampaknya sudah dimulai dari sejak jaman kemerdekaan dulu. Sekarang mari kita bahas satu persatu dari dua domain yang ada tersebut[9]
Domain Militer
Domain militer mempunyai norma militer dan ‘hukum’ yang jelas berbeda dan bertolak belakang dengan norma domain sipil.
Militer adalah sebuah institusi kekerasan yang sangat dibutuhkan dalam eksistensi sebuah negara. Tiada personel yang sembarangan bisa masuk pada institusi ini. Semua personel adalah orang orang pilihan dari sebuah proses rekrutmen yang ketat, secara fisik, intelektual dan mental. Warga negara sipil yang dipanggil kedalam tugas domain inipun harus tunduk dan mengikuti aturan serta norma dari domain militer.
Dalam Akademi Militer Breda, Holland ada istilah ‘De mens gaat onder in de soldaat’ (Manusia sirna dalam prajurit) dan ‘Zwanggemeinschaft’ (masyarakat yang berdasarkan paksaan). Menunjukkan norma yang sangat berbeda dengan norma sipil.
Domain Sipil
Kemudian ada juga Karl von Clausewitz dengan ungkapannya ..”War only the instrument and not the reverse. The subordination of the military point of view to the political is therefore, the only thing wich is possible.”[12]
Pengembangan dan Transformasi Kultur Nasional
Egalitarianisme vs Feodalisme (Mataramisasi)
Dampak negatif dari Feodalisme adalah sifat dasar yang bersifat hegemonialistis, atau kecenderungan untuk menguasai yang lain dan merasa lebih dari yang lain / chauvinistis. Seperti ketika kita menamai seenaknya saja daerah Papua menjadi Irian Jaya. Tentunya menimbulkan kejengkelan dan ketersinggungan saudara kita di Papua kepada kita, sama tersinggungnya ketika Tuan dan Puan pembaca dipaksa untuk berganti nama seenaknya oleh orang lain.
Feodalisme di Indonesia tumbuh subur karena pemimpinnya menginginkan budaya ini terus tumbuh. Karena para pemimpin ini ingin diperlakukan bak raja raja ditanah Jawa. Berkuasa penuh dan tanpa kontrol mengumpulkan upeti. Titahnya adalah perintah, keinginannya dianggap sebagai hasrat dari para kawulanya.
Ketika orde baru selama tiga dekade, feodalisme yang ditanamkan adalah feodalisme jenis "mataramisasi". Artinya semua aspek budaya diarahkan kepada budaya mataram dalam artian yang dangkal.
Penulis ketika masih mahasiswa tahun 1993-94, pernah melihat dokumen proposal untuk mengorbitkan calon Gubernur di Irian Jaya diperlihatkan oleh ayahanda penulis sendiri. Yang menarik adalah bahwa calon tersebut telah mengalami proses ‘Jawanisasi’ dan dianggap anak oleh Ibu Tien Soeharto. Lengkap dengan foto yang menggambarkan seorang calon dari Papua tadi mengenakan batik dan ber’sungkem’ kepada Presiden Soeharto beserta The First Lady.
Era reformasi mencatat dalam buku Tuan Taufik Kiemas, suami dari Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri menyatakan “Yang penting dalam mengendalikan stabilitas negara di Indonesia cuma dua: TNI dan orang Jawa.”[13]
Sikap feodal mataramisme sebenarnya juga dikenal walau belum dipompakan, pada era Orde Lama. Dimana seorang Jaksa muda bernama Adnan Buyung Nasution,SH memberikan gambaran bahwa Prajurit dari Jawa Tengah umumnya mempunyai sikap benci yang keterlaluan dan berlebih lebihan pada PRRI/Permesta. “Mereka orang orang PPRI/Permesta ditangkapi semua, ada disiksa. Dan yang saya anggap paling kurang ajar adalah sudah suaminya ditahan dan disiksa begitu, istrinya diperkosa juga. Wah itu saya paling benciii!”[14]
Jadi disini yang menjadi masalah bukanlah mataram itu baik atau buruk. Penulis bahkan mempunyai respek dengan budaya mataram yang asli dan bermakna dalam.
Yang buruk itu adalah pemaksaan dari budaya mataram itu kepada orang orang, bahkan kepada yang beretnis lain.
Dalam budaya egaliter, seorang pembantu rumah tangga bukanlah dianggap sebagai kawula yang harus diperlakukan setengah manusia. Namun lebih manusiawi karena akan dianggap sebagai seorang pegawai sebuah rumah tangga.
Seorang mahasiswi anak orang kaya yang berpacaran dengan seorang pemuda petugas pom bensin, akan dianggap sebagai aib yang memalukan bagi penganut budaya feodal. Karena feodalisme sangat memuja tiga hal : harta kekayaan, gelar/kepangkatan dan kekuasaan.
Sementara itu kisah cinta mahasiswi dan pemuda petugas pom bensin akan dihargai secara manusiawi jika keluarga mahasiswi itu menganut budaya egaliter. Yang penting sang pemuda memperlakukan putri mereka dengan baik dan penuh kasih. Prinsip yang sederhana, saling menghormati sesama manusia.
Lebih parah lagi jika budaya feodalistik dipaksakan dengan nilai nilai klenik serta mistisnya. Sebuah absurditas yang melepaskan semua manusia dari fitrah berlogikanya. Budaya ini juga satu paket dengan indoktrinasi satu arah, yang bertentangan dengan edukasi yang penuh diskusi dan debat argumentatif.
Konsep seperti Ratu Adil, Pandita Ratu, Goro-goro, Murkapandita, kutukan Sabdopalon-ratugenggong, warisan Demak-bentara, Ksatria Piningit, Harta Karun Amanah Padjadjaran dan lainnya tumbuh subur di negara kita. Dimana teorema dan konsep diatas tidak pernah bisa dijabarkan dalam konteks sejarah berorientasi faktual apalagi sains modern. Nampak lebih pada fantasi etnis daripada sebuah bukti logis.
Didunia sipil (maupun militer), akan dapat dikenali penganut feodalis, jika tas genggam seorang pejabat/boss masih dibawakan oleh supir, pintu masih dibukakan oleh ajudan dan atau ransel sang komandan dipanggul oleh prajurit bawahannya.
Dengan demikian akan sulit bagi seorang yang dianggap bawahannya untuk mengkritik atasannya. Suatu yang sebenarnya lumrah terjadi, di alam yang egaliter. Bahkan Bill Gates di Microsoft memindahkan kantornya ketengah gedung, untuk dapat memudahkan karyawannya dari berbagai lapisan menyampaikan mulai dari ide ide - keluhan bahkan tuntutan naik gaji.
Mossad badan intelijen Israel juga menerapkan kebijakan, ide dari semua orang untuk institut[15]. Maksudnya semua orang dapat mengemukakan ide-ide maupun pemikiran apapun termasuk kritik terhadap seluruh aspek dalam badan intelijen itu. Mereka berpendapat, seringkali ide brilyan datang dari agen agen terendah dilapangan.
Kondisi yang disempurnakan setelah dikritik disebut juga dialektika. Sehingga yang terus menerus dikritik dan berargumen dengan kepala dingin dan cerdas, maka akan terus mendapat dialektika. Sehingga pasti, akan semakin kuat dan sempurna konsepnya.
Ketika G.I. Amerika kalah habis habisan pada perang Vietnam, para politisi, jenderal beserta ahli militer di Pentagon, tidak berkukuh lagi dengan doktrin-doktrin serta taktik usang mereka. Mereka mengembangkan terus kemampuan berdasarkan fakta dan kritikan. Sehingga ditemukan terobosan terobosan dan ilmu baru. Sehingga setelah kekalahan perang Vietnam, mereka mempunyai segudang ilmu baru[16].
Bukti keberhasilan budaya egalitarian.
Sementara budaya feodalistik tidak pernah mau belajar dari siapapun, merasa paling istimewa dan berbeda sendiri serta adiluhung dari yang lain. Menjadi tidak heran, mengapa kerajaan kerajaan di Jawa mudah ditaklukkan oleh Penjajah.
Terakhir dari bagian ini. Pada tatanan baru nantinya, budaya feodal mataramisme pada militer akan dikikis habis. Diantaranya melalui pengembalian kembali sebutan dan istilah pada kemiliteran dengan sebutan dan istilah awalnya, atau bahkan lainnya, yang lebih mencerminkan budaya egaliter. Misalnya untuk Taruna, maka akan dikembalikan menjadi Kadet. Perwira akan dikembalikan menjadi Opsir. Panglima akan diganti menjadi Komandan atau Kepala Staff Gabungan atau Kepala Komando Gabungan (tergantung fungsi dan perannya). Kemudian kepangkatan pada angkatan laut dan udara yang semua meniru gaya angkatan darat, akan disesuaikan dengan istilah yang sudah menjadi tradisi dunia. Misalnya untuk sebutan pangkat Letnan Kolonel (tradisi angkatan darat) maka pada angkatan laut akan disebut Komodor Laut (Commander tradisi angkatan laut dunia) dan angkatan udara akan menyebutnya sebagai Komodor Udara (Commander juga, tradisi angkatan udara dunia).
Sikap feodalistik mataramis, yang hegemonial terutama nampak masih dianut dari TNI-AD kepada angkatan lainnya. Kecemburuan dan kejengkelan secara menyeluruh pada angkatan angkatan lain terhadap TNI-AD, menjadi rahasia umum. Pada masa Polri terlepas dari ABRI, maka banyak kejadian konflik antara satuan Polri dan satuan dari TNI AD. Disini secara psikologis Polri sudah terbebas dari kungkungan yang selama ini memasung mereka. Sehingga ada semacam fenomena balas dendam secara sub-sadar disini. Bahkan terkesan kuat tidak terkendali lagi[17].
Dipihak lain juga, penulis berpendapat bahwa POLRI tidak dalam posisi struktural dan peranan yang benar juga. Sehingga menimbulkan banyak tindakan over acting dan berkarakter top down[18] dari Polisi.
Tentunya ini akan merugikan bagi bangsa dan negara kita.
Ini semua akan memerlukan tenggang rasa dan kebesaran jiwa bagi etnis Jawa[19] atau etnis manapun yang berbudaya feodal (baik dalam militer maupun sipil). Karena dengan cara inilah budaya egaliter akan tumbuh subur, yang pada akhirnya, dapat menumbuh kembangkan dan mengukuhkan sistem demokrasi di Indonesia.
Demokratisasi vs Otoriterianisme
Merasa lebih pintar dari rakyat, marah ketika dikritik, merasa paling benar, merasa paling jagoan, merasa berkuasa, adalah karakter dari otoriterianisme.
Kemudian bangsa kita juga disuntikkan oleh penguasa orde baru dan sekarang bahwa, seolah olah demokrasi itu adalah sebuah proses transisi, yang membutuhkan pembelajaran. Yang juga, seolah olah membutuhkan tingkat kecerdasan tertentu dari warga negara.
Ini juga seolah olah benar. Namun sayangnya secara empiris tidak berkata demikian.
Logika demokratisasi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan atau bahkan siap tidak siap. Demokrasi adalah hak hidup sebuah bangsa, bahkan lebih pada hak asasi sebuah bangsa.
Ada bangsa yang masih bodoh sudah melakukan demokrasi, banyak juga yang masih miskin namun sudah berdemokrasi, ada juga bangsa yang maju-pintar melakukan demokrasi dan banyak juga yang setengah maju dan setengah terbelakang melakukan demokrasi.
Budaya demokrasi, memang harus ditumbuhkan. Namun bukan berarti demokrasi itu sendiri tidak dapat dilakukan. Ambil contohnya dengan Afrika Selatan. Dimana pada saat politik Apartheid berakhir, hampir seluruh warga kulit hitam buta huruf dan miskin. Ditambah belum punya kultur demokrasi selama ratusan tahun. Namun ini tidak menghalangi fitrah mereka untuk menentukan siapa yang mereka inginkan menjadi pemimpin mereka. Melaksanakan hak demokrasi mereka.
Atau kaum otoriteris sering penulis dengar mengajukan argumen bahwa masyarakat itu bodoh, sehingga yang dipilih pasti yang populis bukan yang terbaik. Baiklah memang ada contoh empiriknya.
Filipina, ketika rakyat memilih politisi populis mantan bintang film yang flamboyan, Estrada, yang banyak kalangan politik dan pers sudah memperingatkan bangsa Filipina, bahwa beliau adalah orang yang tidak cerdas dan suka bertingkah serta suka menjilat. Namun demokrasi menghormati pilihan rakyat itu. Estrada-pun menjadi Presiden Filipina.
Kemudian demokrasi juga, menjadi saluran ketika rakyat Filipina tidak percaya lagi dengan Presiden Estrada[20], dengan pemilu mereka beramai ramai memilih lagi pemimpinnya yang kali ini seorang wanita cerdas. Gloria Macapagal Arroyo. Jadilah wanita ini Presiden Filipina yang baru. Bukti rakyat lebih pintar dan paling berhak untuk menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pelayannya.
Begitu juga bangsa India, yang terus konsisten memilih jalan demokrasi yang penuh hiruk pikuk. Dulu India yang dikenal sebagai bangsa yang miskin namun berdemokrasi. Sekarang India tidak terlihat lagi dalam rating negara negara miskin. Bahkan sekarang dikenal sebagai negara dan bangsa industri, mulai dari produksi film, manufaktur berat sampai dengan software komputer tingkat dunia.
Sejarah kita malah sudah membuktikan secara kongkret dan lebih jelas, sepuluh tahun setelah merdeka pada tahun 1955 bulan Oktober bangsa kita yang masih “bodoh” dan “miskin[21]” itu, melakukan pemilu nasional untuk menentukan DPR, kemudian tiga bulan berikutnya melakukan pemilu nasional untuk menentukan Konstituante. Dua tahun kemudian (1957), bangsa kita yang masih “bodoh” dan “miskin” ini, melakukan lagi pemilu didaerah untuk memilih DPRD. Pemilu-pemilunya sendiri berlangsung dengan aman dan tidak mahal, ditambah lagi, kehidupan demokrasi kita mendapatkan banyak pujian dari seluruh dunia.
Pers Bebas vs Pers Terkontrol
Pada era Ibu Megawati Soekarnoputri[22] berkuasa. Dimana RUU Penyiaran akan diresmikan namun masih juga diperdebatkan dan banyak ditentang oleh masyarakat pers nasional. Bahkan hingga kini.
Budaya Pers Bebas terancam, minimal ini yang disuarakan oleh kampanye yang menentang RUU Penyiaran tersebut diberbagai media massa, bahkan papan papan reklame di Jakarta.
Intinya sebenarnya pemerintahan yang tidak mempunyai budaya pers bebas adalah pemerintahan yang tidak demokratis.
Pers Terkontrol namanya. Sehingga tidak ada celah kesempatan bagi Pers berperan sebagai salah satu dari fungsi kedaulatan rakyat untuk mengontrol Negara. Malah sebaliknya mereka yang dikontrol.
Prinsip kebebasan pers adalah mutlak diperlukan dalam negara demokrasi. Meskipun mungkin banyak juga pemberitaan yang membuat kuping dan paras para politisi berubah menjadi merah atau mengganggu kegiatan kegiatan nonpublik mereka. Namun itu harus dianggap sebagai sebuah kontrol dari perwakilan masyarakat (Pers) atas mereka. Pers bebas berfungsi sebagai intelijen-nya masyarakat.
Oleh karena itu prinsipnya Pers itu dibayar oleh masyarakat, dengan membeli koran atau majalah media mereka. Jika dirasakan merupakan berita tidak benar atau kampungan, masyarakat punya hak untuk tidak membeli media tersebut. Semakin kredibel, semakin laku dan karenanya harganya serta memasang iklan dikoran itu akan semakin mahal. Sederhana sekali.
Namun bagi para pejabat yang sudah terlanjur kupingnya merah, bisa juga mengajukan hak jawab, pada kolom dan halaman yang sama. Atau jika sudah merah benar kupingnya sampai terbakar amarahnya, bisa saja langsung mengajukan tuntutan ke Pemimpin Redaksi media tersebut. Mudah sekali.
Namun biasanya pejabat yang demokratis tidak ada masalah dengan kritikan kritikan atau cercaan pada tingkah laku dan kebijakan mereka. Lebih tahan banting.
Pers bebas sebagai kedaulatan rakyat memang tidak main main kekuatannya. Terutama dengan pooling pooling / jajak pendapat mereka, yang secara empiris telah banyak menjatuhkan berbagai pemerintahan diseluruh dunia.
Pooling atau jajak pendapat mendapat perhatian yang lebih dari politisi yang berbudaya demokrat, karena mereka bisa bercermin dengan cepat disitu. Bahkan pejabat publik akan gusar dan berusaha keras untuk berubah menjadi lebih baik, ketika jajak pendapat pers tentang kepopuleran dirinya berkurang beberapa persen dimata rakyat.
Artinya dengan pers bebas akan dihasilkan produk kebangsaan yang terbaik untuk dapat melayani sebuah bangsa.
Jadi pers bebas akan lebih baik daripada pers yang terkontrol. Memberikan bangsa kita dengan informasi yang terlengkap, untuk mengawasi pelayan pelayan kita.
Pers bebas juga berguna dalam atmosfer militer. Dimana pemberitaan pemberitaan akan lebih bersifat terbuka, bahkan akan terlihat begitu keras.
Pers akan memberikan pandangan yang sesungguhnya dari kondisi militer. Misalnya dalam pengimbangan berita yang dirilis oleh dinas penerangan militer, yang biasanya cenderung melebih lebihkan yang positif dan menghilangkan fakta yang negatif dalam sebuah perang.
Contoh secara empirik, US-Army pada Perang Teluk tahun 1990-an menggunakan proyektil khusus pada peluru tank mereka, yang menyebabkan 90% kemenangan pada setiap pertemuan tempur dengan pasukan tank Irak. Proyektil khusus itu akhirnya dikenal dengan nama Depleted Uranium, yang intinya adalah melapisi ujung tungsten proyektil dart (berbentuk panah / APF-DS - Armored Piercing Finfolded Discarding Sabot) dengan lapisan tipis Uranium, beradioaktif setelah meledak.
Efeknya adalah menghasilkan ledakan “fisi nuklir” berukuran mini yang dapat merobek lapisan tank baja manapun didunia yang terkena tembakan peluru andalan ini.
Setelah meledakkan tank, barulah terjadi sebuah pencemaran radio aktif di tank yang tertembak dan sekitarnya. Sehingga tanpa disadari oleh awak tank Amerika, mereka terkena pengaruh radio aktif, ketika mereka hendak mengadakan pengecekan langsung pada bangkai tank tersebut.
Beberapa tahun setelah perang usai. Mulailah timbul keluhan keluhan prajurit atas penyakit yang disebabkan oleh radio aktif tersebut. Tentunya ini merupakan aib bagi US Army yang kemudian mendapat perlindungan penuh dari Pentagon. Termasuk keamanan dalam pemberitaan. Berita mengenai radio aktif itupun dibantah selama beberapa tahun.
Namun pers Amerika dengan gigih memperjuangkan nasib para prajurit yang menjadi korban. Sampai pada akhirnya fakta fakta yang dibeberkan oleh pers Amerika, memojokkan pihak militer dan akhirnya pada tahun 1998, diakui oleh Pentagon dan US Army.
Sebagai hasil, para mantan prajurit yang menjadi korban mendapatkan kompensasi dan perawatan yang sepadan dengan pengorbanan mereka.
Ilustrasi lainnya, ketika Perang Dunia II. Pada pihak Kerajaan Jepang.
Pesawat tempur Mitsubishi Zero zen adalah pesawat pemburu terbaik pada awal awal perang di kawasan Pasifik. Semua pesawat yang dimiliki sekutu dapat dihancurkan dengan mudah dengan pesawat ini.
Sehingga ini membuat pihak Propaganda Militer Jepang, terus memberitakan kehebatan pesawat Zero ini. Seolah tanpa tandingan.
Ini membuat para insinyur dan industri pesawat Mitsubishi tidak membuat dan menyempurnakan kemampuan pesawat mereka. Toh pesawat mereka masih yang terbaik, pikir mereka.
Sehingga ketika Amerika mengeluarkan pesawat PD-51 Mustang, yang lebih mengungguli Zero Jepang. Namun propaganda Jepang terus saja memberitakan kemenangan kemenangan bohong, pada setiap pertempuran udara Zero melawan Mustang. Sampai akhirnya mereka terlambat sadar, untuk mengejar ketinggalan mereka.
Inilah akibat percaya kepada kebohongan dari diri sendiri[23].
Sipil Madani vs Militerisme-Fasistik
Nyaris kalau tidak mau dibilang semua partai politik di Indonesia mempunyai sayap militer. Dengan berbagai macam nama dan sebutan, namun intinya adalah kekuatan paramiliter untuk kekerasan politik.
Semuanya menggunakan segala simbol dan perilaku militer. Mulai dari seragam loreng sampai sikap sempurna dalam baris berbaris mereka jalankan.
Ada sebuah fenomena yang sama seperti terjadi di Indonesia, yaitu pada Jerman dan Italia pada era 1930-42 kemudian Jepang pada tahun 1930-1945. Adanya militerisme dan fasisme.
Semuanya berakhir pada kehancuran bangsa dan negaranya.
Indonesia sudah mengidap gejala Fasistik dalam kehidupan bermasyarakatnya.
Ciri khas identik dari fasistik adalah ; berbudaya militeristik ala top down, kultus pemimpin tunggal, nasionalisme sempit-dangkal atau chauvinist dan partai ikut campur langsung dalam kehidupan bernegara. Hirarkinya organisasi dan operasinya adalah model manajemen piramid.
Disini akan subur generasi muda ‘anu’ atau angkatan muda ‘itu’ atau pemuda ‘ini’ atau forum putra putri ‘ini-itu’, persis seperti Nazi Jugend (Pemuda Nazi) pada Partai Nazi atau Black Shirt Fasis Italia atau bahkan Komsomol (Pemuda Komunis) pada Partai Komunis Uni Sovyet.
Indoktrinasi menjadi sebuah standar prosedur dari sebuah proses pendidikan politik. Mirip dengan P4 ketika penulis sekolah dulu.
Tak heran ketika lulus dari indotrinasi maka yang dihasilkan adalah personel partai yang menjadi milik partai, jika terpilih maka menjadi wakil partai dan jika berani mengkritik partai apalagi ketua umumnya, akan terkena sanksi partai.
Kepatuhan buta, berseragam dan menghindarkan perdebatan yang penuh argumentasi logis (musyawarah kekeluargaan namanya).
Ini juga diterapkan pada dunia pendidikan kita. Sehingga seorang anak yang terbiasa berseragam pakaian maupun pendapat, akan sulit menerima perbedaan apapun (pendapat, kelas sosial, gaya, lokasi, dsb) dari orang lain dan menimbulkan fenomena konflik horizontal seperti pada tawuran antar pelajar atau tawuran pemuda antar kampung.
Pada sipil madani / Civil Society yang berlaku adalah kaidah bottom up. Bukan top down ala militer. Semua harus mengalami proses panjang (jika perlu) mulai dari perdebatan publik yang sengit sampai dengan pengumpulan petisi bahkan sampai dengan referendum. Untuk menentukan sebuah kebijakan publik.
Semua mendapat peran, semua terlibat dan semua terikat dalam kesepakatan pada akhirnya.
Pada sipil madaniah, keragaman adalah sebuah kemutlakan yang harus dihormati (selama tidak mengganggu hak orang lain). Ketakutan perbedaan kelas sosial, akan memecah, atau memancing kebencian dari kelas sosial yang lebih rendah, adalah tidak beralasan. Yang lebih kaya akan terlihat lebih kerén dari yang tidak kaya.
Di negara negara yang penganut sipil madaniah, banyak sekali terjadi fenomena bahwa yang lebih miskin pun bisa tampil dengan kerén tanpa harus mengenakan baju yang mahal. Atau bahkan sekarang banyak juga yang menganut bahwa yang kerén itu adalah yang mempunyai otak yang lebih encer dan kelakuan yang baik tanpa memperdulikan status sosial.
Kemudian masalah disiplin. Banyak orang yang menafsirkan secara dangkal tentang disiplin, bahwa seolah olah contoh satu satunya disiplin, adalah dari militer.
Tentunya ini juga tidak beralasan kuat. Karena banyak negara sipil madaniah dapat juga menerapkan disiplin tanpa harus bolak balik berlatih baris berbaris dan berseragam seperti serdadu.
Disiplin yang diterapkan pada tentara adalah jenis disiplin mati. Tanpa toleransi, indoktrinatif dan bersifat pemaksaan eksternal, atau jika menolak akan menghadapi resiko dikemplang komandannya. Maklum ini karena harus menangani hal hal yang sifatnya berbahaya, seperti meriam, pesawat, bahan peledak dan lain sebagainya.
Sementara disiplin yang diterapkan pada masyarakat madaniah adalah disiplin biasa. Yang mempunyai toleransi, hasil pendidikan edukatif dan bersifat kesadaran internal (motivasi diri).
Penulis mendapat cerita dari sahabat sahabat penulis yang berkuliah di negara negara Eropa. Bahwa mereka bisa mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada lengkap dengan sendal jepit pada musim panas bersepeda ke kampus, namun tetap berdisiplin dalam mengikuti jadwal kuliah yang ketat.
Jadi sudah tidak jamannya lagi mengenakan budaya militeristisme – fasistik pada masyarakat kita. Kita niscaya akan terjerumus seperti bangsa bangsa lain yang pernah menganutnya.
Penutup
Demikianlah sekelumit dari paper studi budaya, yang mencoba membedah masalah kebudayaan di dalam dunia militer. Kemudian mengidentifikasikan kemungkinan kemungkinan koreksi kultur dalam bermiliter dan bersipil di Indonesia.
[1] Pemilihan level DPRD, dimana PKI menang telak diseluruh daerah kecuali Jakarta dan Aceh, dengan suara sekitar 35%, karena sukses mengkampanyekan program Land reform-yang menjadi trend dunia pada saat itu untuk membela masyarakat agrikultura- rupanya partai partai yang terdiri dari Nasionalis dan Islam ortodoks –yang terdiri dari para kyai feodal yang juga sekaligus tuan tanah- tidak menyukai itu. Sehingga mereka menggalang kekuatan dengan AD –ABRI, untuk menggagalkan hasil pemilu 1957 dengan menekan Presiden Soekarno untuk memberlakukan kembali UUD 45 dan sebelum itu sebuah kondisi Darurat Militer.
[2] TAPOL Bulletin no. 121 February 1994
[3] Amnesty International, Indonesia and East Timor : An Amnesty International Briefing, September 1994.
[4] Two faces of Indonesia, International Herald Tribune 5 November 1994
[5] Human Rights Report 1995, HRW, New York, hal. 160
[6] Amnesty International, Indonesia and East Timor : An Amnesty International Briefing, September 1994
[7] Mark Curtis, The Great Deception, Anglo American Power without order, hal.336. jumlah itu adalah 1/3 dari populasi seluruh Timor Timur.
[8] Kondisi yang kacau balau dalam fungsi, mengutip istilah dari Bapak Tisnaya Kartakusumah, SH, LLM.
[9] Akan dibahas secara singkat, untuk lengkapnya bisa membaca dari buku Menuju Amandemen yang Berkedaulatan Rakyat, Ir. Hendarmin Ranadireksa, penerbit Millenia
[10] Dari Buku Menuju Amandemen yang Berkedaulatan Rakyat, Ir. Hendarmin Ranadireksa, terbitan Millenia Publisher
[11] buku dari penulis strategi perang Inggris, Sir Arnold Toynbee. Namun karena isinya terlalu bertentangan dan sekaligus menjadi kritik rezim militer Soeharto, maka TB. Simatupang tidak diperkenankan mengajar di sekolah sekolah militer di Indonesia.
[12] Karl von Clausewitz, On War, Penguin Books
[13] Buku Tanpa Rakyat Pemimpin tidak berarti apa apa, Jejak langkah 60 tahun Taufik Kiemas, hal.271. Penerbit Sinar Harapan, 2002.
[14] Dirumahkan Soekarno, dipecat Soeharto, Perjuangan Tanpa Henti Adnan Buyung Nasution, Hal 88, Aksara Karunia 2004.
[15] Mereka menyebut Mossad sendiri dengan julukan “The Institut”. Sementara CIA menyebut diri sendiri sebagai “The Company”. Cermin budaya intelektual, egaliter dan kapitalisme yang membutuhkan dialektika, untuk mencari kebenaran dan kesempurnaan tanpa henti.
[16] Mulai dari konsep Top Gun bagi pilot US Navy, konsep gerilya –anti gerilya baru oleh Green Berrets (dengan konsep A team-nya), bermacam macam doktrin, berbagai senjata (bom GBU 27, Paveway I dll), pakaian loreng berpola Tiger stripes dan berbagai pengembangan taktik baru.
[17] Contoh, konflik antara Brigade Mobil Kepolisian Polres Binjai dengan Batalion Lintas Udara 100 Binjai pada 29-30 September 2002. Dimana terjadi pertempuran yang dimulai dari penangkapan personel Batalion Linud 100 yang terlibat kasus narkoba. Pasukan Yon Linud 100 meminta agar teman mereka dibebaskan, namun ditolak pihak kepolisian. Sehingga pecah pertempuran saudara. Panglima Kodam.. bahkan sudah memberikan perintah langsung untuk melarang pertempuran dan melakukan karantina bagi semua personel Batalion Linud 100, namun pertempuran terus berlangsung lebih dari 9 jam. Sempat dibekukan oleh Kasad lalu dioperasionalkan lagi, seperti biasa, dengan argumentasi “dibutuhkan oleh rakyat Binjai”.
[18] Prinsip universal Polisi seharusnya menggunakan prinsip patuh pada peraturan, bukan patuh pada komandan. Inilah yang menyebabkan Polri bisa mendeponir sebuah perkara hanya berdasarkan perintah atasannya. Karena sebenarnya Polisi merupakan institusi birokrasi untuk ketertiban (bukan keamanan nasional) dan keamanan lokal (sangat mikro) yang berada diwilayah sipil, berada dibawah seorang menteri (bukan dibawah langsung Presiden seperti sekarang) atau Gubernur.
[19] Penulis sendiri beretnis Jawa kelahiran Jakarta, Ayahanda dari Surabaya dan Ibunda dari kelahiran Kuala Lumpur, Malaysia (yang juga beretnis Jawa yang berimigrasi ke Malaysia ) yang besar di Pacitan, Jawa Timur.
[20] Karena kepercayaan masyarakat terganggu kepadanya dengan tuduhan dugaan kuat korupsi. Sampai sampai wakil presiden Gloria M. Arroyo mengundurkan diri, tidak sudi bersanding dengan tertuduh koruptor.
[21] Ekspor kita baru US$ 500 juta dan tingkat buta huruf yang tinggi dari warganegara RI pada saat itu.
[22] Begitu juga Departemen Penerangan dihidupkan oleh DPR-RI melalui UU pada tahun 2004.
[23] Begitu juga kebohongan dari pemerintahan Rusia Presiden Vladimir Putin, ketika pasukan khusus Alpha Team dari FSB (eks KGB) menggunakan gas (yang belakangan diakui sebagai gas untuk anti penyakit kanker) yang digunakan dalam penyelesaian drama pembajakan gedung teater di Moskow oleh 41 gerilayawan Chechen Oktober tahun 2002. Menewaskan semua teroris dan gas biusnya malah menewaskan sekitar 129 orang dari 800 sandera. Pers Russia membuat pemerintahan Putin sakit kepala, karena laporan media Russia dan dunia, akhirnya bisa membuat Barat memaksa Putin untuk mengakui gas jenis apa yang digunakan dalam taktik pembebasan sandera tersebut.
No comments:
Post a Comment