Permasalahan Pluralisme di Indonesia

Permasalahan Pluralisme di Indonesia

Pada kenyataannya, dewasa ini masih terdapat berbagai persoalan tentang pluralisme di Indonesia yang meliputi:

·        Konflik Etnis

Indonesia telah mengalami serangkaian konflik etnis yang pernah terjadi di Indonesia seperti; Konflik Poso (1998-2001), Konflik Ambon (1999-2002), Sampang, Madura, dan Lampung Selatan pada tahun 2012 yang menyebabkan 14 orang korban tewas. Dengan jumlah etnis yang mencapai hingga 300 etnis, Indonesia dihadapkan persoalan pluralisme yang kompleks. Sehingga potensi terjadinya konflik antar etnis cukup besar. Pasca reformasi, konflik Sampit juga memberikan catatan buruk bagi kehidupan pluralisme di Indonesia. Tercatat konflik antara etnis dan Dayak dan Madura tersebut, telah menyebabkan 469 orang meninggal dunia dan 108.000 orang mengungsi (Sabrina Asril,  2012)

·        Konflik Agama

Konflik agama yang terburuk pernah tercatat dalam sejarah Indonesia adalah Konflik Poso. Dengan jumlah korban mencapai 8.000-9.000 orang meninggal dunia, kerugian materi 29.000 rumah terbakar, 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4 bank hancur. Konflik berlangsung hingga 4 tahun lamanya (Sabrina Asril, 2012). Sebanyak 65 % kekerasan di dalam konflik intra negara di Indonesia dilatar belakangi oleh agama, dan 10.000 orang tewas karena kategori konflik agama.

·        Konflik Sektarian

Persoalan konflik sektarian juga menjadi masalah selanjutnya. Konflik Ahmadiyah di Transito Mataram pada tahun 1999 telah menyebabkan 9 orang meninggal dunia, 8 orang luka-luka, 9 orang gangguan jiwa, 379 terusir. Konflik Ahmadiyah lain yang terjadi di Cikeusik merupakan contoh lainnya yang dikenal dengan ‘Tragedi Cikeusik’. Tragedi tersebut menewaskan 3 orang penganut Ahmadiyah. Selain Ahmadiyah, konflik sektarian yang berlatar belakang agama juga terjadi di Madura, yaitu Konflik Suni dan Syiah. Pada bulan Agustus 2012, tercatat adanya peristiwa penyerangan terhadap pemukiman Syian di Desa Karanggayam, Sampang, Madura. Konflik tersebut menyebabkan satu orang meninggal atas nama Hasyim alias Hammamah, usia 36 tahun, warga Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben. Dan ada 282 orang pengungsi, termasuk didalamnya mereka yang dirawat, karena luka berat maupun ringan

·        Radikalisme

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2012, kasus radikalisme meningkat hampir 80 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh masalah ekonomi dan pemahaman demokrasi yang terlampau bebas. Pada tahun 2012, telah terjadi 128 konflik di Indonesia akibat paham radikalisme. Pada tahun 2010, tercatat 93 konflik dan 2011 sebanyak 77 konflik. Radikalisme Agama menjadi persoalan yang kompleks. Radikalisme Agama ialah istilah generik yang bisa dipakai untuk menunjuk berbagai modus kekerasan agama baik di level doktrin ideologis, maupun di level tindakan kekerasan, hingga terorisme. Beberapa peristiwa radikalisme agama ini dapat ditemui pada kasus-kasus seperti Bom di Masjid Cirebon, perekrutan NII, hingga konflik Front Pembela Islam dengan Ahmadiyah di Monas. Di tahun 2012, Kemendagri mencatat terjadi 65 kali ancaman teror, di mana 30 kali di antaranya terjadi ledakan bom, serta terjadi penangkapan 55 orang tersangka teroris. Selain itu, aksi teror dalam beberapa bulan terakhir juga terjadi seperti penembakan terhadap empat orang anggota kepolisian di wilayah Ciputat dan Pondok Aren, Tangerang Selatan

·        Maraknya Regulasi atau Perda Syariah

Perda Syariah telah diberlakukan di 37 kabupaten/kota di Indonesia. Penerapan Perda Syariah Islam di beberapa provinsi seperti NTB, Kalsel, Sulsel, Sumenep, Madura dan Banten, menurut hasil penelitian menunjukkan politik ketimbang substansi dari Perda Syariah itu sendiri. Hukum hakikatnya adalah produk politik, sehingga karakter isi setiap produk sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Maraknya perda bernuansa syariah di sejumlah daerah dipahami sebagai gejala dominannya kekuatan politik agama dalam konfigurasi Islam pada parlemen lokal

·        Konflik Sosial

Dari tahun 2010 hingga September 2013, tercatat 351 peristiwa konflik. Baik konflik yang bernuansa SARA, bentrokan warga dengan organisasi kemasyarakatan, aksi kekerasan unjukrasa menolak kenaikan bahan bakar minyak, bentrokan antar massa pendukung calon kepala daerah dan aksi massa terkait sengketa pertanahan. Dari seluruh konflik sosial yang terjadi, tawuran sangat men­do­mi­nasi, dengan intensitas men­capai 30 persen. Sedangkan kon­flik so­sial yang disebabkan pe­milihan ke­pala daerah menca­pai 10 per­sen, dan konflik akibat suku aga­ma dan ras hanya 1 persen.

Dengan maraknya persoalan-persoalan diatas, maka ada berbagai solusi yang dapat dirumuskan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut sebagai berikut:

·        Harus terbentuk suatu Regulasi atau UU tentang Kerukunan Hidup Beragama

·        Menghindari Fundamentalisme keagamaan dan fundamentalisme sekuler

·        Mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan social

·        Memberi ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi pelbagai kelompok etnis, budaya, dan agama

·        Menunut setiap kelompok untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi Negara.