Tantangan Modernisasi dan Globalisasi Terhadap Ketahanan Budaya Bangsa

Tantangan Modernisasi dan Globalisasi Terhadap

Ketahanan Budaya Bangsa

Oleh David Raja Marpaung S.IP M.Def

Kebudayaan merupakan  konstruksi sosial di dalam  masyarakat yang berfungsi menaungi berbagai aspek kehidupan manusia. Kebudayaan akan semakin sehat jika terdapat ruang lapang yang luas sehingga mempermudah terjadi akulturasi dan kompromi sosial. Sebaliknya semakin sedikit ruang yang terbentuk semakin sempit, pengap dan tidak ada ruang gerak bagi budaya untuk menemukan bentuk terbaiknya. Hal ini berlaku bagi semua aspek kebudayaan yang terdiri atas sistem kepercayaan dan  kesenian, bahasa, organisasi sosial politik, sistem pengetahuan, teknologi, ekonomi, mata pencaharian, dan pendidikan.

Untuk menganalisa suatu kebudayaan, Bronislaw Malinowski mengajukan empat unsur pokok kebudayaan[1], yang meliputi sistem normatif yaitu sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyatakat agar dapat menguasai alam di sekelilingnya, organisasi ekonomi,  sistem dan perangkat pendidikan yaitu alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas untuk pendidikan dan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama, serta organisasi penghimpun kekuatan . Di sini terlihat, Bronislaw Malinowski sebagai penganut teori fungsional selalu mencari fungsi atau kegunaan setiap unsur kebudayaan untuk keperluan masyarakat

Berdasarkan tatanan masyarakat yang terbentuk, maka sangat diperlukan sebuah harmonisasi struktur, baik struktur norma maupun struktur lembaga. Menurut Benjamin Azkin terdapat  dua hal yang menjadi kata kunci di dalam budaya, yakni faktor suprastruktur dan infrastruktur[2]. Dalam perspektif budaya, kedua faktor ini memiliki relevansi dengan pemaknaan manusia atas karyanya, bahwa manusia mengkonstruksi kebudayaan. Dalam struktur norma yang termasuk suprastruktur adalah norma hukum publik, sedangkan yang infrastruktur meliputi norma hukum keperdataan dan hukum perikatan. Sementara itu dalam struktur lembaga, suprastruktur meliputi pejabat negara dan pemerintahan dan rakyat sebagai infrastruktur.

Tantangan Modernisme Terhadap Ketahanan Budaya Bangsa

Selama ini, penggunaan istilah modern selalu dipertentangkan dengan tradisional atau budaya lokal. Modernitas digunakan sebagai simbol kemajuan, pemikiran rasional, cara kerja efisien dan merupakan ciri masyarakat maju. Sebaliknya masyarakat tradisional cenderung identik dengan masyarakat yang belum maju dengan ditandai cara berpikir irasional serta cara kerja yang tidak efisien. Seorang pemikir sosial, Emile Durkheim berpendapat bahwa modernisasi menyebabkan runtuhnya nilai-nllai tradisi.

Pada konteks Indonesia, selama beberapa dekade pembangunan, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru (1967-1998) menempatkan teori modernisasi dalam upaya pembangunan[3]. Pelaksanaan teori ini sudah tentu membawa dampak, baik positif maupun negatif dan berpengaruh terhadap hubungan sinergitas antara suprastruktur dan infrastruktur. Sebagai barometer keberhasilan sebuah pembangunan terdapat dikotomi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan di sisi lain adanya pembangunan yang berkesinambungan yang berciri tidak terjadinya kerusakan sosial dan tidak terjadinya kerusakan alam.

Dalam kenyataan pembangunan yang telah dikembangkan di Indonesia selama tiga dekade sebelum reformasi, ternyata pada beberapa segi memunculkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi meskipun dengan tidak adanya keadilan sosial, dan di sisi lain terjadi kerusakan sosial dan terjadinya kerusakan alam seperti hilangnya hutan adat dan hutan rakyat yang telah digantikan sistem pengelolaan hutan secara konglomerasi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gangguan sosial dan konflik-konflik sebagai dasar ketidakadilan dan ketidak harmonisan antara suprastruktur dan infrastruktur

Pemerintah mengaggap bahwa suku-suku atau masyarakat lokal tidak memiliki suatu norma hukum sebagai payung sistem sosial (suprastruktur). Padahal sesungguhnya, masing-masing suku di Indonesia memiliki konsep yang secara tradisional dapat menjamin keberlangsungan hidup (infrastruktur), misalnya keberlangsungan ekologis, sistem Subak di Bali atau pemaknaan hutan bagi suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan beberapa suku lain yang memiliki filosofi harmonisasi dengan alam.

Persoalan berikutnya adalah harmonisasi antar struktur (suprastruktur dan infrastruktur) dalam menghadapi atau melaksanakan idealisasi pembangunan yang berkelanjutan. Apabila selama ini terjadi ketimpangan, maka yang terjadi adalah disharmonisasi yang berdampak pada hal yang lebih luas yaitu yang menyangkut nasionalisme, rasa kebangsaan dan “pudarnya negara bangsa”.  Sebagai konsekuensi disharmoni supra-struktur dengan infrastruktur dalam pem-bangunan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, Robertus Wijanarko (Kompas 5 Maret 2003) yang mendasarkan konsepsinya atas pandangan Benedict Anderson menyatakan bahwa pada masa lalu terbentuknya negara bangsa atau nation disebabkan oleh sebuah produk yaitu strategi sosial- budaya- politik guna menghadapi penjajah. Namun pada masa kini negara bangsa yang merupakan “nation character building ” itu berada dalam kepudaran sebagai akibat produk suatu deformasi stratego sosial-budaya-politik yang terwujud dalam tindakan dan keputusan sosial politik dari pihak-pihak yang memiliki akses ke kebijakan publik, kekuasaan dan pengaruh. Lebih lanjut dikatakan keluhan tentang merosotnya semangat nasionalisme disebabkan kendornya ikatan sosial dan rasa solidaritas yang tercermin dalam tindakan menindas, menguras, dan memanipulasi untuk kelanggengan status sosial.

 Selama ini pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku sebagai kekayaan budaya masyarakat. Disharmoni pembangunan dan disrelasi antara supra dan infra struktur terjadi karena perubahan ke arah ekonomi dalam sudut pandang kepentingan nasional maupun lokal telah ditebus dengan cultural cost yang tinggi. Industrialisasi dan perubahan situasi lokal telah mengubah kearifan lokal. Beberapa kasus telah menunjukkan bahwa perubahan di dunia ekonomi mengakibatkan konflik yang dapat mengancam terjadinya disorganisasi dalam sistem sosial dan sistem budaya[4]. Harmonisasi dapat dibentuk jika kebijakan-kebijakan politik yang menggerakkan seluruh proses pembangunan dan industrialisasi tidak hanya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan ekonomi yang pragmatik dan jangka pendek, tetapi kebijakan politik juga harus memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar budaya lokal sebagai bentuk penghargaan pluralistik, untuk selanjutnya mengakomodasikannya ke tuntutan perubahan yang terjadi

Tantangan Globalisme Terhadap Nasionalisme

Era globalisasi tidak terlepas dari modernisme yang membawa sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya antar masyarakat menjadi terhubung dan saling mempengaruhi. Di sini tercipta suatu hegemoni seperti yang dikatakan Antonio Gramsci. Sistem budaya yang kuat akan masuk dan melemahkan budaya lokal yang tidak terpelihara.  Pada konteks Indonesia, penggunaan bahasa Inggris dan berlaku kebarat-baratan menjadi hal yang sangat dibanggakan, khususnya bagi masyarakat kota.

            Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan (Dirjen Pothan Dephan) Prof Dr. Budi Susilo Supandji D.E.A, bahwa era globalisasi telah membawa perubahan yang cepat pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga terjadi dalam aspek pertahanan yang antara lain berpengaruh terhadap pola dan bentuk ancaman dari ancaman militer ke arah non-militer seperti terorisme, wabah penyakit, difusi kebudayaan negatif yang menimbulkan perubahan perilaku manusia Indonesia. Intinya adalah terjadi perubahan pola ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multi dimensional, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri[5].

Corak atau ciri  masyarakat globalisasi terus berkembang sebagai masyarakat pasca industri. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, persediaan bahan pangan, bahan energi dan bahan industri strategis semakin langka serta kesenjangan penguasaan teknologi semakin lebar menimbulkan kencenderungan yang memperuncing perbedaan kepentingan antar negara dan pada gilirannya dapat menimbulkan konflik antar negara[6].

Kemajuan bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, serta makin menonjolnya kepentingan ekonomi dan perdagangan yang telah mendorong terwujudnya globalisasi, memberi peluang terjadinya infiltrasi budaya Barat sebagai ukuran tata nilai dunia[7]. Tidak jarang terjadi, demi kepentingan ekonomi, suatu negara terpaksa menerima masuknya budaya Barat yang belum tentu sesuai dengan situasi dan kondisi negara itu sendiri dan berakibat pada pola pikir dan pola tindak yang ditandai dengan pemikiran Negara Federasi,  hal ini membuat menurun-nya rasa sosial dan semangat ke-bhineka-an yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan pelanggaran hukum. Selain itu, masyarakat indonesia terjangkit pula  pola hidup individualisme dan konsumerisme yang bertentangan dengan pola hidup sederhana dan semua itu bertentangan dengan nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia yang digali dari Pancasila.

Kesimpulan

Pembangunan budaya Indonesia, mau tidak mau akan bersentuhan dengan modernisasi dan globalisasi. Budaya Indonesia harus mampu berhadapan dan bersaing dengan budaya . Namun kedua tantangan budaya tersebut jangan dilihat secara negative, justru masyarakat Indonesia harus bias mengambil kesempatan terhadap modernisasi dan globalisasi. Bagaimanapun banyak juga nilai atau prinsip budaya aing yang bersifat positif seperti tepat waktu, memegang prinsip, mengutamakan pendidikan dan rasionalitas, toleransi dan sebagainya.

Untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, budaya nasional perlu dibina dan dikedepankan agar dapat berfungsi sebagai pemersatu anak bangsa, karena tidak ada bangsa yang berhasil maju kecuali maju sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah dalam mempertahan-kan jati diri dan budayanya.
Kebudayaan nasional perlu dibina sebagai langkah persatuan dan kesatuan bangsa melalui perangkat nilai budaya yang dimiliki. Nilai-nilai budaya tersebut harus disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada warga negara Indonesia untuk dijadikan pedoman bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar pustaka

1.      Astrid S. Susanto Sunario, Globalisasi dan Komunikasi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)

2.      Bronislaw Malinowski, A Scientific Theory of Culture,  (Chapel Hill: Univ of North Carolina, 1994)

3.      Benjamin Azkin, State and Nation,  (London: Hutchinson University Library, 1964) 

4.      Kinichi Ohmae. The Borderless World: Power and Strategy in the interlinked Economy.  (London: Fontana Books, 1990)

5.      Pokja Puslitbang SDM Balitbang Dephan dalam Buletin Litbang Pertahanan Indonesia No. 2289 Volume VIII Nomor 15 Tahun 2005, (Jakarta: Balitbang Dephan, 2005)

6.      Pokja Puslitbang SDM Balitbang Dephan dalam Buletin Litbang Pertahanan Indonesia No. 2289 Volume VIII Nomor 14 Tahun 2005, (Jakarta: Balitbang Dephan, 2005)

7.      www.dmcindonesia.web.id 

---

[1] Bronislaw Malinowski, A Scientific Theory of Culture,  (Chapel Hill: Univ of North Carolina, 1994)

[2] Benjamin Azkin, State and Nation,  (London: Hutchinson University Library, 1964) 

[3] Pokja Puslitbang SDM Balitbang Dephan dalam Buletin Litbang Pertahanan Indonesia No. 2289 Volume VIII Nomor 15 Tahun 2005, (Jakarta: Balitbang Dephan, 2005)

[4]  Kinichi Ohmae. The Borderless World: Power and Strategy in the interlinked Economy.  (London: Fontana Books, 1990)

[5] www.dmcindonesia.web.id diakses 28 September 2008

[6] Astrid S. Susanto Sunario, Globalisasi dan Komunikasi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)

[7] Pokja Puslitbang SDM Balitbang Dephan dalam Buletin Litbang Pertahanan Indonesia No. 2289 Volume VIII Nomor 14 Tahun 2005, (Jakarta: Balitbang Dephan, 2005)