Thursday, August 3, 2017

Profil Kekuatan Pertahanan Indonesia

Profil Kekuatan Pertahanan Indonesia
Oleh David Raja Marpaung

Berdasarkan perhitungan Global Fire Power jumlah personil aktif Indonesia mencapai 476,000 dimana Indonesia menempati posisi ke-10 yang berada dibawah Algeria dengan jumlah personil yang aktif sebanyak 512.000. Hal tersebut melampaui total peralatan militer yang ada dimana ketersediaan jumlah tenaga kerja yang sewaktu-waktu siap untuk melayani negara dalam sebuah keadaan perang yang jumlahnya cukup besar sehingga dapat mendorong kekuatan militer Indonesia ke arah kesiapan tempur pada titik tertentu. Berikut tabel ketersediaan jumlah penduduk Indonesia dan personil aktif. 

Jumlah Personil Aktif TNI 
Manpower



Total Population
255,993,674


Available Manpower
130,000,000


Fit for Service
107,540,000


Reaching Military Age
4,500,000
Annually



Active Frontline Personnel
476,000


Active Reserve Personne
400,000



Kekuatan Angkatan Darat

Tanks
468


Lapis baja (Afvs)
1,089


Self-Propelled Guns (SPGs)
37


Towed-Artillery
80


Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs)
86


Kekuatan Angkatan Utara



Pesawat
405


Pesawat tempur
30


Pesawat bersayap tetap
52


Pesawat transportasi
187


Pesawat latih
104


Pesawat lain
148


Helikopter serbu
5


Kekuatan Angkatan Laut



Kapal perang
171


Kapal induk
0


Fregat
6


Kapal perusak
0


Kapal Corvette
26


Kapal selam
2


Pertahanan Pantai
21


Mine Warfare
12



Berdasarkan tabel diatas, matra darat Indonesia memiliki 468 tanks, 1,089 kendaraan lapis baja, self propelled guns 37, Towed Artilerry 80, dan Multiple-Launch Rocket Systems 86. Matra Udara Indonesia memiliki 405 jumlah pesawat, 30 pesawat tempur, 52 pesawat bersayap tetap, 187 pesawat transportasi, 104 pesawat latih, pesawat lain 148 dan helikopter serbu sebanyak 5 unit.

TNI AL  Indonesia memiliki 171 kapal perang tetapi tidak memiliki sama sekali kapal induk dan kapal perusak, selain itu Indonesia memiliki 6 fregat, 26 kapal corvette, 2 kapal selam, dan 21 kapal untuk pertahanan pantai.

Jika kita membandingkan antara matra darat, matra udara, dan matra laut Indonesia dapat kita lihat bahwa matra darat cukup menunjang dalam membantu mobilitas TNI. Namun, hal yang sangat memprihatinkan terjadi pada matra laut Indonesia dimana Indonesia hanya memiliki 2 kapal selam dan tidak memiliki sama sekali kapal induk dan kapal perusak padahal tantangan yang sangat besar dimana wilayah laut Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetanga sehingga dibutuhkan alutsista yang dapat menunjang mobilitas TNI di perairan Indonesia

Dalam merealisasikan MEF Indonesia telah meningkatkan anggaran pertahanan Indonesia tiap tahunnya hingga mencapai U$10.0 dengan presentasi terhadap GDP 0.9%. Namun, untuk negara seluas Indonesia harusnya anggaran pertahanan terhadap GDP mencapai 1,5%. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian pertahanan Indonesia kedepannya karena mengingat anggaran pertahanan suatu negara merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kekuatan pertahanan


Perkembangan Kerjasama Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX-IFX)

Perkembangan Kerjasama Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX-IFX)
Oleh David Raja Marpaung

Indonesia dan Korea Selatan saat ini sedang menjalin kerjasama dalam pengembangan pesawat tempur yang dikenal sebagai Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX-IFX). Seri KFX-IFX setara dengan jet tempur tipe F-18 Super Hornet,Eurofighter Typhoon, hingga Dessault Rafale. Hal yang sangat menarik dalam kerjasama ini ialah adanya “sharing cost” dimana Indonesia hanya mengerluarkan dana sebesar 20% dari total pembiayaan US$ 8 miliar atau 111,52 triliun rupiah.

Ini bukanlah kerjasama militer pertama antara Indonesia dan Korea, Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia sudah menandatang kontrak pembelian 3 unit kapal selam DSME-209 dari Korea Selatan dengan nilai kontrak sekitar $1.1 Miliar.Kapal selam DSME-209 yang juga sering disebut Improved Changbogo adalah varian kapal selam U-209 yang dilisensi Korea Selatan dari Jerman. Dari 3 unit kapal selam yang dipesan Indonesia ini, 2 unit akan dikerjakan di Korea Selatan dan 1 unit akan dikerjakan di PT PAL Indonesia

Berdasarkan peraturan Presiden tentang program pengembangan pesawat tempur IF-X dibagi menjadi tiga tahap,yaitu: tahap pengembangan teknologi, tahap pengembangan rekayasa serta manufaktur dan tahap produksi. Tahap pengembangan teknologi merupakan tahapan untuk membangun prasayaratan operasional, identifikasi teknologi, dan desain konfigurasi Pesawat Tempur IF-X

Dalam tahap pengembangan rekayasa serta manufaktur akan dimulai dengan pembuatan desain awal, desain detail sampai prototipe, pengujian dan sertifikasi, sedangkan pada tahap terakhir merupakan tahap pembuatan pesawat tempur.76tahap tersebut akan diikuti oleh pihak ahli teknologi Indonesia dan Korea Selatan. Meskipun dalam proyek ini, Indonesia hanya mengeluarkan dana sebanyak 20% dari total biaya yang diperkirakan anak mencapai US$ 6-8 Miliar.

Tahap pertama telah dilakukan sesuai sesuai jadwal yang semestinya selesai pada akhir tahun 2012, namun pada tahun 2013-2014 yang semestinya telah dilajut pada tahap pengembangan rekayasa serta manufaktur mengalami penundaan yang dilakukan oleh pihak Korea Selatan melalui pengumuman resmi DAPA (Defense Acquisition Program Administration), lembaga Korea yang mengurus kebijakan pengadaan system pertahanan Korea.

Pada akhir tahun 2015, Kerjasama ini telah dilanjutkan kembali dengan memasuki tahap kedua dimana Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia mengatakan telah mengirim 200 lebih teknisi untuk membuat design di Korea Selatan. Dengan melihat adanya penundaan maka kemungkinan pengembangan tahap kedua akan berlanjut hingga 2019, sehingga sertifikasi akan dilakukan 2-3 tahun, lalu masuk ke tahap operasional pada tahun 2028.



Wednesday, January 4, 2017

The Threat of Indonesia Security in 2017

The Threat of Indonesia Security in 2017
By David Raja Marpaung

Various types of security threats to hit Indonesia in 2017, the threat of domestic faced today include a network of drug dealers, gangs armed separatist, communal conflict and national disintegration. While the threat coming from abroad in the form of a border conflict, espionage, cyber war, proxy war, terrorism, and transnational crime

Law No. 3 of 2002 on National Defense Article 4 states that the threat is every business and activities, both from domestic and abroad who rated endanger the country's sovereignty, territorial integrity, and safety of the entire nation. From these formulations can be concluded that there is a danger that may even have occurred and brought the accident (disaster, misery, loss) for the nation and the State

In the defense and security dimension, terrorism is a real threat that has caused many casualties, mental terror and financial losses. Densus 88 National Counter Terrorism Agency (BNPT) also has developed and implemented de-radicalization programs and cons radikalisasi.Walaupun result of de-radicalization program is still not up to expectations, but the establishment of the Forum Coordination prevention of terrorism (FKPT) as part of counter-radicalization has given new hope as an emphasis on preventive measures to curb terrorism.

National Police Chief Gen. Tito Karnavian explained in 2015 there were 82 cases of terrorism in Indonesia, including the foiled terror attack plans and unpredictable terrorist arrested. While in 2016, there were 170 cases of terrorism, including the foiled.

Exclusive and radical groups, most of which are a group sympathetic to the movement of ISIS, dominating the acts of terrorism in Indonesia. Genesis in Thamrin, Jakarta, Solo, Medan, Tangerang, and Samarinda, as well as preventive action by Detachment 88 in Majalengka, South Tangerang, Batam, Ngawi, Solo, Payakumbuh, Deli Serdang and other cities shows that the issue of terrorism in 2016 is still very strong , It is of course still affect the security situation in 2017.

Acts of terrorism expected to remain strong in 2017. The weakening of the radical group ISIS in Syria and Iraq due to pressure from international groups estimated it will shift the power of ISIS to other regions. Some figures ISIS coming from Southeast Asia, especially Indonesia will show its existence in order to show off his power and influence.

Another threat related to the above is the reverse flow of ISIS sympathizers of the Syrian citizen. The possibility of the reverse flow can go directly to Indonesia and then forming cells of terror groups or transit in other places like Mindanao to set up the power there. Based on information from the Head of the Special Detachment 88 Antiterror Brigadier Edi Hartono, more than 600 citizens of Indonesia join the fight in Syria. About 500 people have returned to Indonesia.

Terrorist groups in Indonesia are not incorporated in one organization, but rather spread or devided. Most of supports ISIS, such as JAD (Jammah Ansarud Daulah), and partially supports Jabhat nusrah, especially from groups of former JI pro Al-Qaeda

In addition to terrorism, acts of intolerance enough attention in 2016. Events like Tolikara and Tanjung Balai in 2016 to watch out so as not to be a model that will occur in 2017 with a different place. Space is more freely to the sectarian and radical groups should be limited. Assertiveness government against sectarian groups tend to be intolerant and radical that is expected to prevent the seeds of terrorism in Indonesia.

Ancaman Keamanan Indonesia di Tahun 2017


Ancaman Keamanan Indonesia di Tahun 2017
Oleh David Raja Marpaung

Berbagai jenis ancaman keamanan mengancam Indonesia pada 2017, ancaman dari dalam negeri yang dihadapi saat ini antara lain jaringan pengedar narkoba, gerombolan separatis bersenjata, konflik komunal, dan disintegrasi bangsa. Sementara ancaman yang berasal dari luar negeri berupa konflik perbatasan, spionase, cyber war, proxy war, terorisme, dan kejahatan lintas negara
UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 4 menyebutkan bahwa ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat bahaya yang mungkin atau bahkan telah terjadi dan mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian) bagi bangsa dan Negara

Dalam dimensi pertahanan dan keamanan, terorisme merupakan ancaman nyata yang telah menimbulkan banyak korban jiwa, teror mental dan kerugian finansial. Meskipun Densus 88 telah mampu menangkap dan menembak mati sejumlah para teroris, namun terorisme sampai saat ini masih tetap eksis dan menjadi suatu ancaman dengan modus operandinya merubah-rubah sasaran aksinya.Selain Densus 88 kini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun telah membuat dan melaksanakan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi.Walaupun hasil program deradikalisasi ini masih belum sesuai harapan, namun pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sebagai bagian dari kontra radikalisasi telah memberikan harapan baru sebagai langkah yang menekankan pada pencegahan untuk meredam terorisme.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan pada tahun 2015 ada 82 kasus terorisme di Indonesia, termasuk rencana serangan teror yang digagalkan dan terduga terorisnya ditangkap. Sementara tahun 2016, ada 170 kasus terorisme, termasuk yang digagalkan. Kelompok eksklusif dan radikal, yang sebagian besar adalah kelompok yang bersimpati terhadap gerakan ISIS, mendominasi aksi terorisme di Indonesia. Kejadian di Thamrin-Jakarta, Solo, Medan, Tangerang, dan Samarinda, serta aksi pencegahan oleh Densus 88 di Majalengka, Tangerang Selatan, Batam, Ngawi, Solo, Payakumbuh, Deli Serdang dan kota lainnya menunjukkan bahwa isu terorisme di tahun 2016 masih sangat kuat. Hal ini tentu saja masih mempengaruhi situasi keamanan di tahun 2017.


Aksi terorisme diperkirakan masih kuat di tahun 2017. Melemahnya kelompok radikal ISIS di Suriah dan Irak akibat tekanan dari kelompok internasional diperkirakan justru akan menggeser kekuatan ISIS ke wilayah lain. Beberapa tokoh ISIS yang berasal dari Asia Tenggara terutama Indonesia akan menunjukkan eksistensinya guna pamer kekuatan dan pengaruhnya.

Ancaman lain terkait hal tersebut di atas adalah adanya arus balik WNI simpatisan ISIS dari Suriah. Kemungkinan arus balik tersebut bisa langsung menuju Indonesia kemudian membentuk sel-sel kelompok teror atau transit di tempat lain seperti Mindanao untuk menyiapkan kekuatan di sana.  Berdasarkan informasi dari Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Brigadir Jenderal Edi Hartono, lebih dari 600 warga Indonesia ikut bertempur di Suriah.  Sekitar 500 orang telah kembali ke Indonesia.

Kelompok teroris di Indonesia tidaklah tergabung dalam satu organisasi, melainkan menyebar atau terpecah.Sebagian mendukung ISIS, seperti JAD (Jammah Ansarud Daulah), dan sebagian mendukung Jabhat Nusrah, terutama dari kelompok-kelompok eks Jamaah Islamiyah yang pro Al-Qaidah

Selain terorisme, aksi intoleran cukup menyita perhatian di tahun 2016. Kejadian seperti di Tolikara dan Tanjung Balai pada tahun 2016 harus diwaspadai agar tidak menjadi model yang akan terjadi di tahun 2017 dengan tempat yang berbeda. Ruang gerak yang lebih leluasa kepada kelompok sektarian dan radikal perlu dibatasi. Ketegasan pemerintah terhadap kelompok-kelompok sektarian dan radikal yang cenderung intoleran diharapkan dapat mencegah bibit terorisme di Indonesia.


Monday, October 17, 2016

ANALYSIS OF JOKOWI ECONOMIC POLICY

                                       ANALYSIS OF JOKOWI ECONOMIC POLICY
                                                                   By David Raja Marpaung

A. Economic Package Vol I

President Joko Widodo (Jokowi) finally launched a three economic policy package that aims to boost the economy of Indonesia. The package also aims to address the world economic developments that impact on the economy of many countries, including Indonesia.The policy package was issued September 2015. Phase I of the first policy, encouraging national industrial competitiveness through deregulation, de-bureaucratization, law enforcement and business certainty.  


There are at least 89 regulatory overhaul of as many as 154 proposed rules to be overhauled, so that it can eliminate duplication, strengthen the coherence and consistency and cut regulations that are not relevant or hamper the competitiveness of national industries Moreover, it has prepared 17 draft regulations, 11 draft a presidential decree, two draft presidential order, 63 draft ministerial regulation, and five other ministers to support the rule of the deregulation process.  
The government also permits simplification, improved working procedures of licensing, strengthening the synergies, improving service quality, as well as the use of electronic-based services. The Government committed to resolving all the deregulation package in September and October 2015.

Second, accelerate the national strategic projects to remove obstacles and blockages in the implementation and completion of a national strategic project. This was done to simplify the clearance, settlement spatial and land supply, as well as the acceleration of the procurement of government goods and services.


Third, increased investment in the property by issuing policies to encourage the construction of housing, especially for low-income communities (MBR), as well as investment opportunities were greater in the property sector.This package aims to boost the real sector Indonesia which ultimately provide the foundation for the progress of our economy leap forward. Thus, it can be concluded that the policy of economic rescue package first phase focuses on three major things, namely improving the competitiveness of the industry, accelerate the national strategic projects, and encourage investment in the property sector.B. Economic Package Volume II


Economic Policy Package Phase II was launched on Tuesday 29 Semptember.Berbeda with the Economic Policy Package I, which includes many regulations, this time President Joko Widodo steer economic policy package to focus on improving the investment. Forms of this effort in the form of deregulation and de-bureaucratization regulations to facilitate investment, both domestic investment (domestic) and foreign direct investment (FDI). This is the complete contents of the second phase of economic policies of President Jokowi:


1) Ease of Investment Services 3 HoursTo attract investment, policy breakthroughs that will do is provide a fast service in the form of an investment license within three hours in the Industrial Area. With permission, investors can directly conduct investment activities. Regulation is needed for quick service investment 3 hours are BKPM Chief Regulation and Government Regulations regarding Industrial Zone as well as the Regulation of the Minister of Finance.


2) Handling Tax Allowance and Tax Holiday FasterAfter the 25-day requirement and application met, the government pocketed the investment decisions that can receive tax allowance or not. As for the tax holiday, the Finance Minister Bambang Brodjonegoro decide endorsement maximum 45 days after all requirements are met.


3) Government Not Pick VAT For TransportThe policy set forth regulations that have been published, the Government Regulation number 69 in 2015 on the import and delivery of certain transport equipment and the services are taxable, certain related transport is free of VAT. The government will provide incentives not levy VAT on several means of transport, mainly shipbuilding, railways, aircraft, and includes spare parts


4) Incentive facilities in Zone Bonded Logistics CenterWith the logistics center, the manufacturing company does not need to import and do not need to take the goods from abroad for quite take away from bonded warehouses. According to the plan until the end of the year there will be two bonded logistics center is ready to operate, ie in Cikarang related to the manufacturing sector and in related fuel Merak. "We want with this regulation, our competitiveness for the bonded logistics center could be strengthened and the more bonded logistics center operating in Indonesia," said Bambang Brodjonegoro Minister of Finance.


5) Incentives deposit interest tax deductionThis incentive applies especially exporters are obliged to report foreign exchange export proceeds (DHE) to Bank Indonesia. DHE is stored in the form of deposits of one month, the rate will be lowered by 10 percent, 3 months, to 7.5 percent, 6 months to 2.5 percent and above the 6 month 0 percent. If converted into rupiah, then charge 1 month to 7.5 percent, 5 percent of 3 months, and 6 months straight 0 percent.


6) Streamlining Permits Forestry SectorPermission for investment and productive forestry sector will go faster. Currently the Ministry of Environment and Forests issued a total of 14 licenses. In phase two policy packages, the permit process streamlined into six licenses. Downsizing involves the revision of regulation 9 of the Minister of Environment and Forests.


C. Economy Package Volume III


President Joko Widodo make economic policy Volume III for the period from the beginning of October. The focus this time a package of measures to improve and simplify the business climate, as well as clarifying the licensing and terms of doing business in Indonesia. In this package there are two major points that the tariff reduction and or price. Secondly, simplification of land clearance, land sector for investment activities.


 For the first group of fuel prices, the price of aviation fuel, liquefied petroleum gas 12 kilograms, pertamax and effective pertalite down since 2015. The figure is explained Mr. Sudirman (Sudirman Said Minister of Energy and Mineral Resources). Fixed premium price. Meanwhile, for the industrial gas prices will be set according the purchasing power of the industry. Its because the government needs to change the rules on non-tax revenues (non-tax). Therefore, the decision to lower the price of gas industry is done by reducing the state's revenue from non-tax revenues. The decline in gas prices did not affect the receipt from the gas company's contract of work, only reduced its non-tax revenues and the cost of distribution.

Furthermore, for the electricity tariff of PT PLN (Persero) had imposed tariffs adjustment (adjustment) and for customers with I3 and I4 type of adjustment has been made. In this package, the state-run Electricity also adds incentive to provide discount prices on electricity consumption for midnight. (Especially from 23:00 to 08:00 am at 30%)Volume III package of measures also changed the policy regarding the recipient's business credit (KUR). Previously, families who have a regular income alias KUR employee can not be named for fear konsumtif.Sebab the fact that many employees, his wife go to the salon, warkop. So long used for productive activities such as the KUR given that it was categorized as productive KUR not consumptive.


The next point, the simplification of permit land to the land sector for investment activities by revising the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial No. 2 of 2015 on Standards of Agrarian Services and Settings.


In the revision, the points concerning the granting of land rights, the right to cultivate (HGU), granting the rights, privileges, and renewal rights will be simplified with a shorter time. To request HGU land area of ​​200 hectares (ha) that previously took 30 to 90 days is simplified to just 20 working days. As for the land over 200 ha to 45 working days. Meanwhile, the extension of the concession area of ​​200 ha previously 20 to 50 days has been shortened to seven working days and 14 working days to land over 200 ha.


D. Economic Package Volume IV


 In the economic package of volumes IV, the policy is more focused on the issue of labor, business credit (KUR), to the export financing institution. Coordinating Minister for Economic Affairs Nasution said the government decided to establish a formula for a simple and clear to the provincial minimum wage (UMP). It aims to open the widest possible employment and improve the welfare of workers. In addition, the minimum wage formulation systems is also a proof of the presence of the state in the form of the provision of social safety nets. Because, with this formula ensures that the workers do not receive rations low wages, and employers also gain certainty in the attempt. So, with this policy also ensured labor costs rise each year with measurable magnitudes.

In addition, the presence of the state on society is by reducing the burden of living expenses through the magic card Jokowi. Countries present in fostering tripartite social dialogue between workers and employers, so no need to waste time and energy as we count through realization.The second policy regarding such KUR originally been included in the package of economic policies previously issued. The emphasis, in this package modified loan recipient and will be given to individuals or employees who do economically productive activities. KUR can be given to prospective Indonesian migrant workers who will work abroad. These credits, could also be given to family members of workers who earn fixed and do economically productive activities. As well as to the Indonesian workers who work abroad and open a business.

Tuesday, August 9, 2016

                                                             Jokowi Maritime Policy  
                                                            By David Raja Marpaung

Geopolitical maritime policy is a policy that most comprehension potential for Indonesia to develop. This policy is based on the assumption that the state is a maritime area of ​​national power besides aspects of land area.
Condition is utilized by Jokowi with the advent of the shaft maritime policy that shows the typical orientation keciri model of Indonesia's foreign policy in the era of Jokowi. By relying on access directly adjacent to the Indian Ocean and the Pacific Ocean bring Indonesia Jokowi wants to restore to the original identity as an archipelago with the archipelago insight maritime cultural base is accompanied by all the maritime potential ownership to over 17,000 islands of Indonesia.
Indonesia's foreign policy in the era of  Jokowi apparent from sheets vision and mission on the page to the 6 already that the orientation of the foreign policy of Jokowi on maritime geopolitics. This concept adopts the theory of geopolitics as a pioneer Alfred Thayer Mahan maritime orientation proving that sea power is an instrument of the state to the maritime world in geopolitical paradigm. Proven by the manageran ocean that both the United States as a source of strength orientation of the economy and the future of national defense.
Jokowi to capitalize on the potential seriousness of the national maritime supported by the establishment of the Maritime Security Agency through Presidential Decree No. 178 of 2014 and the formation of the Ministry of Maritime Affairs and Resource Coordinator RI accordance Presidential Instruction No. 10 in 2015. The formation of the two bodies the Coordinating Ministry for Maritime who oversees four ministries namely Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of Tourism, the Ministry of Transportation.
Direction of foreign policy Jokowi bring Indonesia into the century "geopolitics". This concept is based on the transformation of the nature of the libensraum country, where every country compete better compete for power domination small countries as well as a great country in the spatial world. This approach refers to the overall relationship between politics and geography, economy and specifically related to the foreign policy of a country. Knox Paul that "is the state's power to control space and territory and shape foreign policy of individual states and the international political relations."
Related to the sea boundary Indonesia has about 17,504 islands, but are registered in the new United Nations 13 466 and 92 outermost islands of Indonesia there are 31 uninhabited islands. With this condition, Indonesia should be involved in the dispute sea area with ASEAN countries including China, Australia, India, Palau, Timor Leste to date of all such disputes there has been no agreement formally for all types of disputes both dispute the territorial sea, the sea EEZ and continental shelf.This reality can not be denied of course due to the geopolitical location of Indonesia as a state of the island. Talking about geopolitical influence makes one of the causes of disputes between countries. Geopolitical concerns the structure of the state, the shape of the country, making the country  its foreign policy is based on the physical reality of his country. Conditions should be addressed properly by the government in the global level of governance so that this issue has become the focus of joint.