Wednesday, November 23, 2011

Ancaman Pangkalan Militer USA di Darwin, Australia

Ancaman Pangkalan Militer USA di Darwin, Australia
oleh David Raja Marpaung S.IP M.Def**

(Recommendation Paper)

 Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dan Perdana Menteri Australia Gillard mengumumkan bahwa AS akan menambah kekuatannya marinirnya dari semula 250 menjadi 2.500 personel pada tahun 2012. Obama
menjelaskan bahwa kawasan tersebut sangat penting mengingat sebagai salah satu jalur laut tersibuk di dunia untuk menunjang kegiatan ekonomi di kawasan. Bagi Obama, posisi Darwin sebagai kota yang berada di bagian utara Australia sangat strategis, terlebih karena adanya beberapa kejadian kritis seperti Bom Bali, tsunami, dan Timor Timur.
Pembangunan pangkalan militer di Darwin sesungguhnya bukanlah suatu hal yang aneh atu tiba-tiba. Sejak tahun 1970-an, Darwin Australia merupakan basis intelejen Amerika Serikat untuk wilayah Asia Pasifik. Hal ini, disebabkan karena RRC secara ekonomi dan militer menguat, dan pasukan Amerika makin tidak populer di Jepang dan Korea Selatan. Dengan maraknya kasus pemerkosaan oleh tentara AS di Jepang dan Korea, serta konflik horizontal yang kerap terjadi, maka akan dipastikan untuk jangka panjang AS “terpaksa” merelokasi pasukannya dari kedua negara tersebut.
Dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, pembangunan pangkalan di Darwin akan merubah peta kekuatan di Asia Pasifik, dan tentunya juga Asia Tenggara, dimana pasukan AS akan mampu sampai ke seluruh kawasan hanya dalam waktu hitungan menit hingga dua jam.  Secara khusus, aksi AS ini sempat menuai sindiran dari Perdana Menteri China Wen Jiabao. Dalam pidatonya ketika bicara dalam Pembukaan ASEAN-China Summit, Wen menyatakan bahwa China dan negara-negara ASEAN sudah sepakat melaksanakan Deklarasi Tindak Laku Para Pihak di Laut China Selatan sehingga tidak usah ada kekuatan luar yang intervensi di kawasan ini[1].

Ancaman Bagi Indonesia
            Posisi Darwin yang jaraknya hanya 280 km dari Indonesia, seharusnya sudah menjadi ancaman serius bag indonesia tanpa bantahan apapun. Dalam sekejap mata, tentara AS bisa berada di wilayah Indonesia dan melakukan operasi intelejen dan kegiatan militer. Bisa dibayangkan, dengan keunggulanpersenjataan yang dimiliki, maka bukanlah hal sulit bagi tentara AS untuk melakukan operasi layaknya di Libya, Afganistan, Pakistan, dll.
Bagi Indonesia, penempatan Marinir Amerika Serikat di Darwin penting untuk dicermati. Sebab kekuatan itu dapat memperkuat kekuatan militer Paman Sam untuk merespon instabilitas di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia Timur. Sebab sebenarnya tanpa penempatan 2.500 personel Marinir pun, Washington mempunyai Expeditionary Strike Group (ESG) maupun Amphibious Ready Group (ARG) yang siap merespon instabilitas di Indonesia, termasuk di wilayah Indonesia yang pertama kali melihat matahari terbit.
Dewasa ini, masalah Papua kembali mencuat. Isu wilayah itu bertambah kompleks dengan adanya kepentingan Washington di sana, yaitu Freeport. Singkatnya, Jakarta dipaksa untuk dapat menjaga keamanan investasi Washington di wilayah yang kaya sumberdaya alam itu. Bila tidak, Amerika Serikat tak akan segan menggunakan kekuatan militernya guna mengamankan kepentingannya di sana.

Indonesia dituntut untuk mampu menjaga stabilitas kawasannya di wilayah timur. Kalau hal itu bisa dilaksanakan, intervensi militer Amerika Serikat dapat diminimalkan. Termasuk intervensi dari 2.500 personel Marinir yang berkedudukan di Darwin nantinya

Fakta-Fakta Pelangaran Kedaulatan Oleh AS
Rencana penempatan total 2.500 marinir AS di Australia menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Bahkan di Indonesia ada sejumlah pihak yang mengaitkannya dengan konflik yang terjadi di Papua. Namun Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia Scot Marciel menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar. Ia menegaskan  Sikap pemerintah AS sejak dulu adalah mendukung kedaulatan Indonesia[2].
Namun benarkah demikian, fakta fakta terkini justru menegaskan bahwa AS banyak sekali melakukan kegiatan dan operasi yang melanggar kedaulatan suatu negara. Dalam kasus perburuan Osama bin Laden, mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf menyebut operasi militer yang menewaskan Osama bin Laden telah  AS melanggar kedaulatan Pakistan[3].  Dia mengatakan itu adalah pertama kalinya pemerintah Amerika telah bertindak benar-benar independen dari pemerintah Pakistan dalam mengumpulkan intelijen dan bertindak kemauannya sendiri dalam wilayah Pakistan.

Dalam kasus penyerangan Libya oleh USA dan NATO, operasi ini sebelumnya tidak mendapatkan izin dari PBB. Namun, AS tetap mengirimkan pasukannya dengan alasan “ kemanusiaan” untuk menyelamatkan warga Libya dari rezim khadafi. Namun yang sesungguhnya terjadi setelah Khadafi berhasil digulingkan adalahpemerkosaan Libya oleh sindikat kekuatan imperialis yang bertekad untuk merebut kekayaan minyak dan mengubah wilayahnya menjadi basis neo-kolonial operasi untuk intervensi lebih lanjut ke seluruh Timur Tengah  dan Afrika Utara.
Selain fakta di Pakistan dan Libya, banyak fakta yang menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negeri AS bukanlah untuk menjunjung tinggi kedaulatan suatu negara, namun lebih mengedepankan
kepentingan nasional yakni sebagai super power yang dapat mendikte kondisi ekonomi dan politik secara global.

Kebodohan Pemerintah Indonesia
Dengan melihat potensi ancaman yang ada, namun sepertinya pihak Pemerintah Indonesia bersikap seperti keledai. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik pembukaan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia. Sikap itu diambil setelah Perdana Menteri Australia Julia Gillard menyatakan bahwa pembukaan pangkalan militer di wilayahnya itu dalam rangka respon cepat dalam mengatasi bencana alam yang kerap terjadi di kawasan Asia Timur termasuk Australia.[4] Sikap Presiden ini seperti anak kecil lugu yang ditawari permen beracun oleh temannya, tetapi seolah olah tidak tahu.Bagaimana mungkin seorang presiden, yang berlatar belakang militer, tidak memandang keberadaan pangkalan militer di Darwin sebagai sebuagh ancaman

Hal yang sama parahnya juga dinyatakan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang menyatakan, penempatan pangkalan Amerika Serikat di Darwin Australia bukan ancaman. Itu juga tak berkaitan langsung dengan situasi politik di Papua dan Indonesia secara umum[5].Menurut Suhartono, Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Australia menyebut penempatan pasukan itu untuk membantu penanggulangan bencana di Asia.

Rekomendasi Kebijakan
  1. Untuk menandingi atau membangun suatu posisi tawar, maka Indonesia haruslah membangun kerjasama pertahanan dengan negara-negara Asean lainnya. Namun hal ini sangat sulit dilakukan dengan Singapura yang merupakan pensuplai utama logistic AS di kawasan Asia Pasifik. Pelabuhan lebar di Singapura sengaja dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelayaran armada AS. Dengandemikian Indonesia hanya dapat berharap pada Thailand, Filipina, dan mungkin juga Malaysia. Namun koalisi ini pada akhirnya hanya akan bersifat gertakan karena tidak memiliki kekuatan militer memadai dibandingkan kekuatan AS
  2. Indonesia pada akhirnya akan dipaksa akankah menjadisekutu AS, atau memilih Cina. Berdasarkan proyeksi atas rekayasa ilmiah kondisi terkini di Asia Pasifik, maka paling lama dalam 20 tahun ke depan, konflik AS-China tidak akan terelakkan lagi di kawasan ini. Oleh sebab itu posisi Indonesia haruslah jelas ke depan, denagan menghitung semua faktor resiko dan keuntungan
  3. Indonesia menarik sayap kerjasama dengan India dan Rusia. Bila mendapat dukungan jaminan keamanan dari kedua negara tersebut, dapat dipastikan pasukan AS akan berpikir berkali kali lipat untuk melakukan operasi di Indonesia



 ** Head of Operations Central for Defense and Security Management
Email: davidrajamarpaung@gmail.com

No comments:

Post a Comment