Mengembangkan capability based defense (CBD) dalam model pengembangan kekuatan TNI di daerah perbatasan

Mengembangkan capability based defense (CBD) dalam model pengembangan kekuatan TNI di daerah perbatasan

Oleh David Raja Marpaung

Capability based defense atau CBD pada dasarnya adalah sebuah kebijakan investasi dibidang pertahanan. Secara umum, CBD merupakan turunan dari disiplin ilmu manajemen organisasi.  Pada dasarnya CBD diawali dengan melakukan identifikasi terhadap beragam ancaman yang dapat muncul terhadap suatu negara. Identifikasi ini kemudian digunakan untuk menghasilkan seperangkat skenario-skenario ancaman-baik itu jangka pendek, menengah dan panjang.  Skenario ini kemudian dimuat dalam sebuah kerangkan analisa yang selanjutnya menentukan kapabilitas-kapabilitas spesifik yang diperlukan untuk merespon setiap skenario tersebut. Kerangka analisa ini lah kemudian akan memberikan gambaran mengenai tantangan operasional, pilihan-pilihan untuk menghadapi tantangan, kapabilitas khusus, peringkat resiko dan pilihan lainnya.

Ada beberapa poin penting dalam sistem perencanaan CBD, yaitu

 

a. Kapabilitas, mengandung pengertian sebagai kemampuan untuk mencapai sebuah efek yang terstandarisasi dalam kondisi tertentu.

b. Tugas yang meliputi setiap kapabilitas mengandung pengertian sebagai sebuah tindakan/aktivitas yang dihasilkan dari analisis misi, doktrin, SOP atau konsep yang diberlakukan bagi sebuah organisasi.

c. Konsep operasi mengandung pengertian sebagai sebuah gambaran umum mengenai susunan tugas dengan sebuah rencana dimana seorang komandan dapat memetakan kapabilitas untuk mencapai tujuan.

d. Misi mengandung pengertian sebagai Tujuan dan kondisi yang diharapkan dan tugas yang didelegasikan kepada seorang komandan.

e. Efek kapabilitas dalam mencapai sebuah kondisi yang diharapkan mengandung pengertian sebagai perubahan terhadap sebuah kondisi/perilaku yang menentukan pencapaian misi.

f. Parameter mengandung pengertian sebagai dasar kuantitatif/kualitatif untuk menggambarkan kualitas dari kinerja misi.

Secara umum, jika kita menerapkan CBD dalam hal pengelolaan keamanan perbatasan di Indonesia maka akan didapat gambaran sbb,

a. Perbatasan Laut

·    Pelanggaran wilayah laut oleh kapal patroli/komersial milik negara tetangga/asing

·     Pencurian kekayaan laut, semisal illegal fishing, pencurian terumbu karang, penjarahan harta karun.

·        Sengketa perbatasan

·        Masih adanya beberapa negara yang belum meratifikasi UNCLOS 1982 yang memuat konsep negara kepulauan.

b. Perbatasan Darat

·    Pelanggaran wilayah perbatasan darat, semisal pemindahan/pengrusakan patok yang terkadang di-backup oleh angkatan bersenjata negara berbatasan.

·        Penyelundupan orang, barang, narkotika dan senjata ilegal.

·        Pembalakan liar.

·  Intervensi negara tetangga untuk mempengaruhi masyarakat diperbatasan agar berpindah kewarganegaraan.

                               ISIS Hegemony and Sovereignty of the Republic of Indonesia
                                                   By David Raja Marpaung
 


The presence of the terrorist group Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) have attracted most of the energy the government and people of Indonesia. With the warming conditions in the Middle East, then add to the problem of the presence of ISIS efforts to establish peace and prosperity which became the subject of the international agenda in the 21st century.
ISIS becomes complicated problems associated with the issue of caliphate ideology and international solidarity they use. ISIS aims to realize a cross-border governance and legal areas within a religion. This organization is open to all of any Islamic radical groups regardless of their national origin. This is evident from the involvement ISIS fighters who came from Indonesia, and other ASEAN countries such as Malaysia, Thailand, and the Philippines.
The development of information and communication technologies facilitate the spread of ISIS. Even suspected there are several groups in the country that supports ISIS. The government has warned of the danger of seriously ISIS, and the possibility of the existence of the network in Indonesia.

Hegemony War
Efforts to prevent the development of ISIS is indeed a war hegemony. Antonio Gramsci was an Italian political thinker has been reminded of the importance of business continuously convey ideology and convince people of its truth. At this point the ideological hegemony of the state is challenged.
War hegemony that happens is the conflict between ideology Pancasila and terrorism. Pancasila is the state ideology since independence contains the value of pluralism, tolerance, mutual cooperation, consensus, and other national values ​​that have been adopted. While terrorism contains a certain value to the teaching exclusiveness, intolerance, coercion will, justify the use of violence, and other values ​​are identical with various terrorist groups in the world.
The government should dare to openly to the Indonesian people, whether still wants Indonesia based on Pancasila, or turned into a violent terrorist state. With frontal dichotomy done, the people will immediately understand the problem openly what really happened. Ideological conflict patchy or total not an opportunity for the justification for the presence of the ISIS group in Indonesia. Thus the government must have the courage to say "Select Pancasila or Terrorism As the state Ideology!!"

State Sovereignty and Community Support
ISIS is their main threat is not recognized Indonesian sovereignty. With internationalism understand the boundaries and jurisdiction of the employed Indonesia is not accepted by ISIS. They will not be subject to a government anywhere in the world. The next threat is the ideology of conflict discussed above. ISIS has understood clearly at odds with Pancasila. Next, the justification of the use of violence in the struggle ISIS is a great potential for conflict between religious communities in Indonesia. Do not let the conflict in Poso and Maluku recurrence associated with ISIS support in Indonesia.
Learning from history; the presence of a group that wants to establish an Islamic state in Indonesia is not the first case. Indonesia has experienced a state group Darul Islam rebellion (DI / TII) led by Kartosuwiryo and his followers in various regions in Indonesia. To quell the revolt DI / TII take decades from 1950s to 1960s. Not to mention the hundreds of thousands of people who are victims of war, and the energy spent during the war.
The issue of establishing an Islamic state is really a serious problem because the roots have long existed in Indonesia. Do not let the presence of ISIS will be no new seeds that supports the presence of an Islamic state in Indonesia. The debate on the ideology of the state had been completed at the time of the proclamation of Indonesia on August 17, 1945 Indonesia is a unitary state based on Pancasila and national unity.
The role of the community would not be released in preventing expansion of ISIS understood. An element of bureaucracy such as neighborhood associations (RT) and Pillars (RW) must be pro-active to monitor the existence of the ISIS group in their neighborhood. Kinship groups and community organizations should also be actively involved in preventing the development of ISIS.
Key figures such as religious leaders, traditional leaders, local leaders, as well as key actors in the community would also have to be conscious of how ISIS is so dangerous. To that end, the government is also expected to actively approach them, and provide knowledge transfer and information will be on the public ISIS. Community leaders can also be used as a counter intelligence tool that can be used as a node to mobilize communities against ISIS.
Finally, changes in the educational curriculum is a tool and a major force preventing ISIS and radical groups. Ideological education must be changed, so it does not become an indoctrination but became a business awareness and passion to apply a state ideology. Pancasila discourse hegemony to build a beautiful and elegant, is a challenge for the government and the people who still want the Pancasila as the Unitary Republic of Indonesia.

Hegemoni ISIS dan Kedaulatan NKRI

Hegemoni ISIS dan Kedaulatan NKRI

Oleh David Raja Marpaung[1]

            Kehadiran kelompok teroris  Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah telah menarik sebagian besar energi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dengan memanasnya kondisi di Timur Tengah, maka kehadiran ISIS menambah problema dari usaha mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan yang menjadi agenda pokok dunia internasional di abad 21.

            Masalah ISIS menjadi pelik terkait dengan isu ideologi kekalifahan dan solidaritas internasional yang mereka gunakan. ISIS bertujuan mewujudkan suatu pemerintahan yang melintasi batas negara dan wilayah di dalam hukum suatu agama. Organisasi ini terbuka bagi semua kelompok radikal islam manapun tanpa memandang asal negara mereka. Hal ini terbukti dari keterlibatan pejuang ISIS yang berasal dari Indonesia, dan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina.

            Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan penyebaran paham ISIS. Bahkan ditenggarai ada beberapa kelompok di dalam negeri yang mendukung ISIS. Pemerintah pun telah memperingatkan dengan serius akan bahaya dari ISIS, dan kemungkinan keberadaan jaringannya di Indonesia.

Perang Hegemoni

            Usaha untuk mencegah berkembangnya ISIS sesungguhnya merupakan sebuah perang hegemoni. Antonio Gramsci seorang pemikir politik asal Italia telah mengingatkan akan pentingnya usaha menyampaikan ideologi secara terus menerus dan meyakinkan masyarakat akan kebenarannya. Pada titik inilah hegemoni ideologi dari negara ditantang.

            Perang hegemoni yang terjadi adalah pertentangan antara Ideologi Pancasila dan terorisme. Pancasila yang merupakan ideologi negara sejak kemerdekaan mengandung nilai pluralisme, toleransi, gotong royong, musyawarah mufakat, dan nilai-nilai nasonal lainnya yang telah diadopsi. Sedangkan terorisme mengandung nilai ekslusifisme pada ajaran tertentu, intoleransi, pemaksaan kehendak, pembenaran penggunaan kekerasan, dan nilai-nilai lainnya yang identik dengan berbagai kelompok teroris di dunia.

            Pemerintah harus secara berani secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah tetap menginginkan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, atau berubah menjadi suatu negara teroris yang penuh kekerasan. Dengan dikotomi frontal yang dilakukan, maka masyarakat akan langsung secara terbuka memahami permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Pertentangan ideologi yang setengah-setengah atau tidak total justru membuka peluang pembenaran bagi kehadiran kelompok ISIS di Indonesia. Dengan demikian pemerintah harus berani berkata “Pilih Pancasila atau Terorisme yang menjadi dasar negara”

Kedaulatan Negara dan Dukungan Masyarakat

            Ancaman utama ISIS adalah mereka tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan paham internasionalisme maka batas wilayah dan yuridiksi yang dipakai Indonesia maka tidak diterima oleh ISIS. Mereka tidak akan tunduk pada suatu pemerintahan mana pun di dunia. Ancaman berikutnya ialah konflik ideologi yang telah dibahas di atas. Paham ISIS telah nyata-nyata berseberangan dengan Pancasila. Berikutnya, pembenaran pemakaian kekerasan dalam perjuangan ISIS merupakan potensi konflik yang besar antar umat beragama di Indonesia. Jangan sampai konflik di Poso dan Maluku terulang lagi terkait dengan dukungan ISIS di Indonesia.

            Belajar dari sejarah; kehadiran kelompok yang ingin mendirikan negara islam di Indonesia bukanlah yang pertama terjadi. Indonesia pernah mengalami pemberontakan kelompok negara darul islam (DI/TII) yang dipimpin oleh kartosuwiryo dan pengikutnya di berbagai daerah di Indonesia. Untuk memadamkan pemberontakan DI/TII diperlukan waktu puluhan tahun sejak 1950 an hingga 1960 an. Belum lagi ratusan ribu jiwa yang menjadi korban perang, dan energi yang dihabiskan selama masa peperangan.

            Isu mendirikan negara islam benar-benar suatu masalah serius karena akarnya telah lama ada di Indonesia. Jangan sampai dengan kehadiran ISIS akan ada benih-benih baru yang mendukung kehadiran negara islam di Indonesia. Perdebatan mengenai ideologi negara telah selesai pada saat proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945. Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

            Peran masyarakat tentunya tidak dapat dilepaskan dalam mencegah perluasan paham ISIS. Unsur pembantu birokrasi seperti rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) harus pro aktif untuk memantau akan keberadaan kelompok ISIS di lingkungan mereka. Kelompok-kelompok kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan juga harus aktif dilibatkan dalam mencegah perkembangan ISIS.

            Tokoh-tokoh kunci seperti para pemuka agama, tokoh adat, pemimpin lokal, serta aktor-aktor kunci di masyarakat juga tentunya harus sadar akan betapa berbahanya ISIS. Untuk itu, pemerintah juga diharapkan aktif untuk mendekati mereka, dan memberikan transfer pengetahuan dan informasi akan ISIS pada masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat ini juga dapat digunakan sebagai alat kontra intelijen yang dapat dipakai sebagai simpul untuk menggerakkan masyarakat melawan ISIS.

            Terakhir, perubahan kurikulum pendidikan merupakan alat dan kekuatan utama mencegah ISIS dan kelompok radikal laiinya. Pendidikan ideologi harus dirubah, sehingga tidak menjadi sebuah indoktrinasi tapi menjadi sebuah usaha kesadaran dan kecintaaan untuk mengaplikasikan sebuah ideologi negara. Diskursus pancasila untuk membangun sebuah hegemoni yang cantik dan elok, merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat yang masih menghendaki Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

[1] Penulis  adalah dosen di Lasalle College International. Penulis juga merupakan Head Operation of Central for Defense and Security Management. Tulisan ini sudah dimuat di salah satu media cetak nasional. Dapat dihubungi di email davidrajamarpaung@gmail.com