Quo Vadis Indonesia

Quo Vadis Indonesia

Kegagalan pemerintahan SBY-Boediono

Oleh David Raja Marpaung

1. Kementerian di Bawah Pemerintahan SBY saat ini banyak yang terlibat skandal korupsi. Misalnya di Kemenakertrans, Kementrian Pertanian, Kemendiknas dan Kemenpora, Kepolisian, dll. Berdasarkan Keterangan dari Kejaksaan Agung tahun 2013, Perkara korupsi di Indonesia per tahun mencapai 1.600 hingga 1.700 perkara. Jumlah ini menduduki peringkat kedua di dunia setelah China yang mencapai 4.500 perkara

2. Pemerintah gagal menyelesaikan karut-marut masalah TKI. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melansir sepanjang 2012 terdapat 329 TKI yang meninggal dunia. Kerusuhan di Konjen Jeddah baru-baru ini juga menunjukkan ketidak beresan pemerintah mengurus TKI

3. Produktivitas kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Bersati jilid II menurun. Hasil survey Lingkaran Survey Indonesia (LSI) pada 2013 menunjukan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II sangat rendah. Dari 1200 responden, hanya 34,32 persen yang merasa puas terhadap kinerja kabinet secara keseluruhan. Sebanyak "57,78 persen merasa tidak puas

4.Maraknya Kasus Kekerasan Sosial yang tidak terkendali. Dari tahun 2004 hingga 2013, rata-rata kasus kekerasan terjasi 210 kasus per tahun. Kekerasan dilandasi alas an SARA, isu primordial, dan kekerasan horizontal lainnya.

5. Tidak selesainya kasus mega skandal Century. Kasus yang diduga melibatkan Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani itu tidak jelas juntrungannya. Kerugian akibat Korupsi Bank Century mencapai Rp 6,7 triliun

6. Di bawah kepemimpinan SBY banyak aset-aset kekayaan alam yang jatuh ke tangan asing, seperti tambang emas di Timika, Teluk Natuna dan Blok Cepu.
7.  Rezim SBY gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan tak tercukupinya lapangan kerja.  saat ini jumlah penduduk mencapai 250 juta, maka jumlah orang miskin setelah kenaikan BBM menjadi 30,250 juta orang. jumlah orang miskin pada tahun ini akan naik dari 10,5 persen menjadi 12,1 persen. Sedangkan jumlah pengangguran mencapai lebih dari 7 juta jiwa

8. Rezim SBY mengalami kegagalan birokrasi. Buktinya, 148 kepala daerah saat ini menjadi tersangka korupsi, diantaranya adalah 17 gubernur.

9. Rezim SBY gagal dalam mengawal transisi demorkasi. System yang dikontruksi oleh rezim SBY menciptakan Negara oligarki baru yang di sebut rulling oligarki dalam tatanan politik dan demorkasi semu. Demokrasi yang subtansinya kebebasan untuk mewujudkan kesejahteraan hanya dijadikan alat untuk melegitimasi perselingkuhan penguasa dalam menggerogoti kekayaan Negara yang kemudian dikanalisasi untuk kelompok-kelompok elit. Koalisi pemerintahan dibangun atas dasar pragmatisme, pembagian kue kekuasaan sehingga melupakan rakyat.

10. Rezim SBY  gagal mengelola distribusi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi timpang, terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 57,8 persen, sementara daerah lain berbagi sisa 42,2 persen.Selain itu, investasi juga menunjukkan masih ada ketimpangan antar wilayah, baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun asing. Investasi didominasi sektor tersier, yang berarti menggunakan impor konten.

11. SBY Gagal menyelesaikan kasus Lumpur Lapindo yang dijanjikan akan selesai pada waktu pencalonan presiden tahun 2009. Hingga kini 4.260 korban belum memperoleh ganti rugi.