Jokowi Maritime Policy  
                                                            By David Raja Marpaung

Geopolitical maritime policy is a policy that most comprehension potential for Indonesia to develop. This policy is based on the assumption that the state is a maritime area of ​​national power besides aspects of land area.
Condition is utilized by Jokowi with the advent of the shaft maritime policy that shows the typical orientation keciri model of Indonesia's foreign policy in the era of Jokowi. By relying on access directly adjacent to the Indian Ocean and the Pacific Ocean bring Indonesia Jokowi wants to restore to the original identity as an archipelago with the archipelago insight maritime cultural base is accompanied by all the maritime potential ownership to over 17,000 islands of Indonesia.
Indonesia's foreign policy in the era of  Jokowi apparent from sheets vision and mission on the page to the 6 already that the orientation of the foreign policy of Jokowi on maritime geopolitics. This concept adopts the theory of geopolitics as a pioneer Alfred Thayer Mahan maritime orientation proving that sea power is an instrument of the state to the maritime world in geopolitical paradigm. Proven by the manageran ocean that both the United States as a source of strength orientation of the economy and the future of national defense.
Jokowi to capitalize on the potential seriousness of the national maritime supported by the establishment of the Maritime Security Agency through Presidential Decree No. 178 of 2014 and the formation of the Ministry of Maritime Affairs and Resource Coordinator RI accordance Presidential Instruction No. 10 in 2015. The formation of the two bodies the Coordinating Ministry for Maritime who oversees four ministries namely Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of Tourism, the Ministry of Transportation.
Direction of foreign policy Jokowi bring Indonesia into the century "geopolitics". This concept is based on the transformation of the nature of the libensraum country, where every country compete better compete for power domination small countries as well as a great country in the spatial world. This approach refers to the overall relationship between politics and geography, economy and specifically related to the foreign policy of a country. Knox Paul that "is the state's power to control space and territory and shape foreign policy of individual states and the international political relations."
Related to the sea boundary Indonesia has about 17,504 islands, but are registered in the new United Nations 13 466 and 92 outermost islands of Indonesia there are 31 uninhabited islands. With this condition, Indonesia should be involved in the dispute sea area with ASEAN countries including China, Australia, India, Palau, Timor Leste to date of all such disputes there has been no agreement formally for all types of disputes both dispute the territorial sea, the sea EEZ and continental shelf.This reality can not be denied of course due to the geopolitical location of Indonesia as a state of the island. Talking about geopolitical influence makes one of the causes of disputes between countries. Geopolitical concerns the structure of the state, the shape of the country, making the country  its foreign policy is based on the physical reality of his country. Conditions should be addressed properly by the government in the global level of governance so that this issue has become the focus of joint.

Kebijakan Maritim Era Kokowi

Kebijakan Maritim Era Jokowi

Oleh David Raja Marpaung

(email:davidrajamarpaung@gmail.com)

Kebijakan geopolitik maritim merupakan sebuah kebijakan yang potensial dan  paling komprhensif  bagi Indonesia untuk dikembangkan. Kebijakan ini di dasarkan  pada asumsi negara bahwa wilayah maritime merupakan kekuatan nasional selain aspek wilayah daratan.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Jokowi dengan munculnya kebijakan  poros maritimnya yang menunjukan keciri khas orientasi model kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi. Dengan bertumpu pada akses berbatasan langsung dengan  Samudra Hindia dan Samudra Pasifik membawa Jokowi ingin mengembalikan Indonesia kepada identitas semula yakni sebagai negara kepulauan dengan basis budaya maritim wawasan nusantara disertai dengan segala kepemilikan potensi maritim terhadap 17.000 pulau lebih yang dimiliki Indonesia.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia di era Jokowi terlihat jelas dari lembar  visi dan misi pada halaman ke 6 yang sudah bahwa orientasi kebijakan politik luar  negeri Jokowi pada geopolitik maritim. Konsep ini mengadopsi teori geopolitik Alfred  Thayer Mahan sebagai pelopor orientasi maritim yang membuktikan bahwa kekuatan  laut merupakan instrumen negara untuk menguasai dunia dalam paradigma geopolitik maritim. Terbukti dengan pengelola

an laut yang baik oleh Amerika Serikat sebagai orientasi kekuatan sumber ekonomi dan pertahanan negara dimasa itu.

Keseriusan Jokowi untuk mengkapitalisasi potensi maritim nasional didukung  oleh terbentuknya Badan Keamanan Laut melalui Instruksi Presiden no 178 tahun 2014 serta terbentuknya Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya RI sesuai  Inpres nomor 10 tahun 2015. Terbentuknya dua intansi tersebut yakni Kementrian  Koordinator Bidang Maritim yang membawahi empat kementrian yakni Kementrian ESDM, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pariwisata, Kementrian Perhubungan.

Arah kebijakan politik luar negeri Jokowi membawa Indonesia memasuki abad  “geopolitics”. Konsep ini didasarkan pada transformasi sifat negara yang libensraum, dimana setiap negara berlomba memperebutkan kekuasan dominasi baik negara kecil

maupun negara besar dalam spasial dunia. Pendekatan ini mengacu pada hubungan  keseluruhan antara politik dan geografi, ekonomi dan secara khusus berkaitan dengan  kebijakan politik luar negeri suatu negara. Knox Paul bahwa “is the state ‘s power to  control space and territory and shape foreign policy of individual states and international political relations.”

Berhubungan dengan batas laut Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau namun yang  terdaftar di PBB baru 13.466 dan dari 92 pulau terluar Indonesia ada 31 pulau  yang tidak berpenghuni. Dengan kondisi ini, Indonesia harus terlibat sengketa wilayah laut dengan beberapa negara ASEAN termasuk Tiongkok, Australia, India, Palau, Timor Leste yang sampai  saat ini dari semua sengketa tersebut belum ada kesepakatan secara resmi untuk semua  jenis sengketa baik sengketa laut territorial, laut ZEE dan landasan kontinen.

Realitas ini tidak bisa dipungkiri tentunya akibat letak geopolitik Indonesia sebagi negara pulau. Berbicara tentang pengaruh geopolitik ini menjadikan salah satu sebab sengketa antar negara. Geopolitik menyangkut struktur negara, bentuk negara, sehingga menjadikan  negara tersebut meng ambil kebijakan luar negerinya berdasarkan realitas fisik negaranya. Kondisi harus disikapi dengan baik oleh pemerintah dalam level  global governance agar isu ini menjadi fokus bersama .